AYOBOGOR.COM -- Pada tanggal 5 Januari 2025, kami akan memberikan pembaruan mengenai penyaluran bantuan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2025.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) telah merencanakan untuk mulai mencairkan bantuan tersebut pada awal tahun 2025. Namun, hingga saat ini, pihak Kemensos belum memberikan keterangan pasti mengenai bulan pencairannya, apakah di Januari atau Februari, karena kedua bulan tersebut masih terhitung awal tahun.

Pencairan PKH dan BPNT Tahap Terakhir 2024 Masih Berlanjut

Saat ini, dari hasil pantauan para pendamping sosial, terpantau bahwa pencairan untuk PKH dan BPNT masih merujuk pada saluran terakhir tahun 2024, yaitu untuk bulan Oktober, November, dan Desember.

Beberapa penerima bantuan yang menggunakan kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) juga masih terlihat dalam periode salur yang lama, yakni untuk bulan November dan Desember 2024. Meskipun pencairan pada tahap terakhir tahun 2024 sudah hampir 100%, masih ada beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan mereka.

Di awal Januari 2025, ada sejumlah KPM yang melaporkan bahwa bantuan PKH dan BPNT yang seharusnya cair pada periode November-Desember 2024 baru tercairkan pada bulan Januari. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencairan bantuan masih berlangsung, dan para KPM diharapkan untuk terus mengecek status bantuan mereka melalui akun resmi atau operator desa yang terkait.

Status Pencairan Tahap Pertama 2025 Masih Menunggu

Meskipun masih dalam tahap pencairan sisa bantuan dari 2024, masyarakat berharap bahwa pada bulan Januari 2025, pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama akan segera dilakukan.

Hingga saat ini, sistem yang digunakan untuk mengecek status bansos, baik melalui aplikasi SixNG atau melalui pendamping sosial, belum mencantumkan periode salur untuk tahap pertama 2025.

Oleh karena itu, para KPM diminta untuk bersabar menunggu proses finalisasi dari Kementerian Sosial yang saat ini sedang memverifikasi data penerima bantuan.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan data tunggal sosial ekonomi yang akan menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial di tahun 2025.

Data ini melibatkan hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. BPS (Badan Pusat Statistik) juga sedang dalam proses finalisasi data tersebut, yang diharapkan bisa segera digunakan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Bantuan Baru di Tahun 2025: Diskon Tarif Listrik dan Makanan Bergizi Gratis

Selain bantuan PKH dan BPNT, dua bantuan baru yang mulai disalurkan pada awal tahun 2025 adalah diskon tarif listrik 50% dan program makanan bergizi gratis untuk siswa-siswi sekolah.

1. Diskon Tarif Listrik 50%
Bantuan diskon tarif listrik sebesar 50% telah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2025, dengan alokasi hingga akhir Februari 2025. Bantuan ini ditujukan kepada pelanggan listrik dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA. Masyarakat yang memenuhi kriteria ini diimbau untuk memanfaatkan subsidi tersebut, karena dapat membantu mengurangi biaya listrik rumah tangga.

2. Program Makanan Bergizi Gratis
Program makanan bergizi gratis untuk siswa-siswi akan mulai dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2025. Bantuan ini ditujukan untuk 33 juta siswa di seluruh Indonesia pada tahap pertama, yang mencakup bulan Januari hingga Maret 2025. Setiap siswa yang terdaftar akan menerima satu porsi makanan bergizi, dengan nilai per porsi sekitar Rp10.000, meskipun nominalnya dapat bervariasi tergantung daerah. Pemerintah menargetkan program ini untuk mendukung kesehatan gizi anak-anak yang sedang bersekolah.

BLT BBM: Bantuan Baru yang Akan Diberikan Tahun 2025

Selain dua bantuan di atas, pemerintah juga merencanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terkait dengan pembatasan subsidi BBM. Penyaluran BLT BBM ini direncanakan akan menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Reksosek, PLN, Pertamina, dan lainnya yang akan digabungkan oleh BPS untuk membentuk data tunggal sosial ekonomi.

Namun, sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi berapa besar nominal yang akan diberikan melalui BLT BBM. Beberapa informasi yang beredar menyebutkan kemungkinan bantuan ini berkisar antara Rp300.000 hingga Rp600.000, namun jumlah pasti masih menunggu keputusan pemerintah. Pencairan BLT BBM ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak oleh perubahan kebijakan subsidi BBM.

Meskipun sejumlah bantuan sosial telah mulai disalurkan di awal tahun 2025, beberapa program seperti PKH dan BPNT tahap pertama masih dalam tahap persiapan. Masyarakat diimbau untuk bersabar dan terus memantau status bantuan mereka melalui sistem pengecekan yang tersedia. Sementara itu, pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki dan memastikan akurasi data sosial agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Bantuan baru seperti diskon tarif listrik dan makanan bergizi gratis diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu dan anak-anak sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang tersedia.