FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan honorer yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 mulai resah. Pasalnya, banyak honorer yang dinyatakan tidak lulus di akun SSCASN.

Misalnya saja untuk peserta kode R2. Mereka kaget tercatat tidak lulus seleksi PPPK 2024 tahap 1. Ironinya banyak R2 yang notabene merupakan honorer K2 dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi.

Hal tersebut menimbulkan reaksi di kalangan honorer K2 yang berkode R2 tanpa L. Mereka mempertanyakan mengapa penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berbeda dengan realita.

"Ini teman-teman honorer K2 di Jakarta yang tidak ada kode L muncul tulisan tidak lulus PPPK. Mereka kaget sekali," kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih dilansir JPNN, Jumat (3/1).

Dengan adanya tulisan tidak lulus di akun SSCASN honorer, lanjutnya, otomatis bukan ditampung. Mereka jelas-jelas tidak lulus .

Bunda Nur, sapaan akrabnya Nur Baitih, menambahkan sejak awal sudah ada keanehan dengan tidak adanya kode TL atau tidak lulus. "Tidak ada kata TL di pengumuman instansi, tetapi pengumuman di akun SSCASN-nya ada keterangan tidak lulus," ucapnya.

Pejuang honorer K2 ini lantas menyentil pernyataan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Azwar Anas bahwa tes PPPK 2024 hanya formalitas.

Semua honorer database BKN sebanyak 1,7 juta akan mendapatkan NIP PPPK penuh waktu maupun paruh waktu. "Faktanya kan tidak demikian. Ini teman-teman honorer K2 dipusingkan dengan berbagai statement. Harus ada sosialisasi di daerah ini," tegasnya.

Begitu juga dengan wacana optimalisasi, Nur Baitih mengatakan, bagaimana bisa mengakomodasi R2, kalau formasinya saja sudah diisi, kecuali ketika daerah punya uang dan mau buka formasi.

"Kalau tidak buka formasi ya zonk dong. Wajar kalau teman-teman sekarang merasa di-prank lagi,' cetusnya.

Dia mengapresiasi target MenPAN-RB Rini Widyantini untuk menuntaskan honorer. Namun, nyatanya yang ada bikin drama baru soal PPPK. Lebih lanjut dikatakan, di Jakarta formasi yang tersedia 4 ribuan, sedangkan pelamarnya 9 ribuan.

Yang bikin sedih Bunda Nur, banyak honorer K2 tidak lulus. Kebanyakan lulus malah Satpol PP yang berkode R3/L karena kuotanya banyak. Sebaliknya honorer K2 kuotanya hanya 1 per SKPD atau per dinas. Sebagai contoh, satu dinas ada honorer K2 sebanyak 700. Formasi yang dibuka hanya 45, sehingga sisanya jauh lebih banyak dari yang lulus.

"Di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, honorer K2 hampir 600-an, tetapi yang ada formasinya 45. Lah sisanya bagaimana," seru Bunda Nur.

Oleh karena itu, Bunda Nur mengimbau pemerintah untuk menyelamatkan honorer K2 yang merupakan pelamar prioritas. Jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya untuk memuluskan tenaga non-ASN saja. (fajar)