FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pelaksanaan program diskon tarif listrik 50 persen selama Januari hingga Februari 2025 diperkirakan akan mengurangi potensi pendapatan perusahaan hingga Rp 10 triliun. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi untuk mengimbangi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, menjelaskan bahwa perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp 5 triliun setiap bulannya akibat program ini. "Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp 5 triliun per bulan di Januari dan Februari," ungkap Sinthya dalam pernyataannya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) PLN, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (27/12/2024).

Untuk menghadapi potensi kerugian ini, PLN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sinthya menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keuangan perusahaan. "Tentu kami harus mengantisipasi, tadi arahan dari Pak Wamen (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga, dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Diskon tarif listrik ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 hingga 2.200 volt ampere (VA), yang mencakup 97 persen dari total pelanggan PLN, yaitu sebanyak 81,4 juta pelanggan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa diskon ini akan langsung diterapkan, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar.

"Untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun," kata Darmawan dalam keterangannya pada Selasa (17/12/2024). Sementara itu, pelanggan pascabayar akan otomatis menikmati diskon ini saat membayar tagihan listrik bulan Januari dan Februari 2025.

Program diskon ini menjadi langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan PPN. Namun, di sisi lain, PLN harus bersiap menghadapi tantangan besar dalam menjaga kondisi keuangannya agar tetap stabil selama periode tersebut. (bs-zak/fajar)