Sentimen
Informasi Tambahan
Event: Ibadah Haji
Tokoh Terkait
Kabar Gembira! Prabowo Subianto Pengin Turunkan Ongkos Haji 2025
TVOneNews.com
Jenis Media: News

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar biaya perjalanan haji tahun depan bisa lebih murah.
Ia meminta Kementerian Agama yang masih bertanggung jawab atas pengelolaan haji untuk menemukan solusi menekan ongkos tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii memastikan biaya haji akan turun pada 2025.
Namun, nominal penurunannya masih akan dibahas bersama Panitia Kerja (Panja) dengan Komisi VIII DPR.
"Hampir dipastikan ongkos haji akan turun. Tapi berapa besarannya? Belum bisa diumumkan sekarang karena harus melalui kesepakatan Panja," ungkap Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Prabowo, lanjut Syafii, meminta Kementerian Agama melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah biaya di Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH).
Langkah ini bertujuan agar masyarakat bisa menikmati perjalanan haji dengan biaya lebih ringan.
"Pak Presiden melihat ada beberapa komponen biaya yang bisa dirasionalisasi. Jadi, meskipun harganya lebih murah, kualitas tetap meningkat," tambah Syafii.
Senada dengan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan.
"Murah bukan berarti mengurangi kualitas. Efisiensi harus tetap menjaga standar, misalnya memilih pesawat yang aman dan layak, bukan sekadar murah," ujar Nasaruddin.
Ia juga menyoroti faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar dolar, dan harga minyak yang harus dipertimbangkan dalam menyusun BIPIH 2025.
"Semangatnya adalah membuat ongkos lebih terjangkau melalui efisiensi dan membersihkan berbagai hal yang tidak relevan. Ini juga menjadi kontribusi penting dalam menekan harga," jelas Nasaruddin.
Terkait kontribusi dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Nasaruddin menyebut keputusan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.
"Semua masih dalam proses. Nanti setelah pembahasan di DPR, baru ada kejelasan," tutupnya. (aag)
Sentimen: positif (88.8%)