KRjogja.com - YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY kembali meresmikan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi 2024. Program tersebut berlokasi di dua padukuhan, yaitu Kwarasan Wetan, Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul dan Panjul, Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo.

Kegiatan Penanganan RTLH Terintegrasi kembali dilaksanakan pada 2024 yang diresmikan Wakil Gubernur (Wagub) DIY KGPAA Paku Alam X di Padukuhan Kwarasan Wetan, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul pada Senin (23/12/2024) lalu. Diharapkan kegiatan ini dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya stakeholders yang terlibat, penanganan diharapkan pula dapat terlaksana tuntas kawasan.

Kepala Dinas PUPESDM DIY Anna Rina Herbranti mengatakan pihaknya telah menginspirasi program penanganan RTLH Terintegrasi sejak 2023 melalui Danais. Lokasi yang menjadi pilot project penanganan berada di Padukuhan Karang Asem, Kalurahan Wukirsari, dan Padukuhan Karang Rejek, Kalurahan Karang Tengah, Imogiri, Bantul.

Baca Juga: Rampok Berclurit Terekam CCTV, Lukai Korban

"Kegiatan Penanganan RTLH Terintegrasi di Padukuhan Kwarasan Wetan terdiri atas Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dengan arsitektur khas Yogyakarta sejumlah 10 unit rumah dengan jalan lingkungan sepanjang 2.083 meter, talud sepanjang 1.162 meter, drainase sepanjang 279 meter, penerangan jalan umum sejumlah 100 unit, dan penanda kawasan berupa 1 Gapura Lar Badhak. Total seluruh anggaran kurang lebih Rp 5,6 miliar," tutur di Yogyakarta, Kamis (26/12/2024).

Anna menyampaikan penanganan di Padukuhan Kwarasan Wetan juga berkolaborasi dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta untuk kemudahan pemasangan jaringan listrik bagi rumah warga. Kemudian berkolaborasi CSR Bank BPD DIY berupa Peningkatan Kualitas RTLH sejumlah 3 rumah dan bantuan dua alat pemintal pelepah pohon Pisang bekerja sama dengan Universitas Widya Mataram (UWM).

"Kegiatan penanganan di Padukuhan Panjul terdiri atas pembangunan baru 9 unit rumah layak huni dengan arsitektur khas Yogyakarta. Kemudian jalan lingkungan sepanjang 368 meter, talud 203 meter, drainase 278 meter, dan 23 unit penerangan jalan umum sejumlah serta satu Gapura Lar Badhak.Total seluruh anggaran untuk Penanganan di Padukuhan Panjul kurang lebih Rp 2,26.miliar," lanjut Anna.

Baca Juga: Mahasiswi Disiram Air Keras Saat Hendak ke Gereja, Ternyata Ini Pelaku dan Alasannya

Sebagaimana Kalurahan Kedungkeris, Penanganan di Kalurahan Srikayangan juga dilaksanakan secara berkolaborasi dengan PT. PLN UP3 Yogyakarta untuk kemudahan pemasangan jaringan listrik bagi rumah warga yang dibantu. Selain itu, terdapat kolaborasi antara Dinas PUPESDM DIY dengan CSR Bank BPD DIY sejumlah 2 unit rumah dan 1 unit rumah dengan CSR PT Pertamina Patra Niaga berupa Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.

Selain pembangunan fisik infrastruktur, Anna mengungkapkan kegiatan Penanganan RTLH Terintegrasi 2024 juga mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di lokasi penanganan. Kalurahan Kedungkeris memiliki potensi UMKM seperti kerajinan anyaman pelepah pisang, batik tulis Kauman, perabotan hasil UKM, dan pemberdayaan PKK serta desa wisata. Sedangkan, Kalurahan Srikayangan, dikenal sebagai sentra penghasil bawang merah lokal, khususnya varietas Srikayang.

"Penanganan RTLH Terintegrasi 2024 merupakan penanganan yang melibatkan banyak stakeholders di bidang perumahan dan kawasan permukiman hingga akademisi. Penanganan kawasan juga dilaksanakan melalui sumber anggaran lain seperti APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten, APBD Kalurahan, NGO Habitat for Humanity, Baznas Kabupaten, dan sebagainya," pungkasnya.(Ira)