AYOBOGOR.COM - Program bantuan sosial (bansos) PKH (Program Keluarga Harapan) terus berlanjut pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Bantuan ini tidak hanya memberikan dukungan kepada keluarga miskin, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan individu melalui bantuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Lutfi, seorang pendamping sosial, menjelaskan bahwa tahun 2025 akan membawa beberapa perubahan penting dalam hal penyaluran dan jumlah bantuan.

Baca Juga: Catat! Inilah Nomor Kontak Darurat Yang Wajib Diketahui Ketika Pergi di Libur Natal dan Tahun Baru

Dalam penjelasannya, Lutfi mengungkapkan bahwa pada 2025, program PKH akan mencakup sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sementara program bantuan sembako (BPNT) akan menjangkau 18,8 juta keluarga.

"Proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan masih terus dilakukan, mengingat ada penerima yang tidak tepat sasaran," kata Lutfi dilansir dari YouTube Diary Bansos.

Data penerima bantuan akan diperbarui dengan menggunakan data gabungan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, PLN, BUMN, dan data miskin ekstrem. Dengan sistem data tunggal sosial ekonomi (DTSE) ini, diharapkan bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Bantuan Sosial untuk Ibu Hamil dan Anak Balita

Baca Juga: Cara Pantau CCTV Jalan Tol Secara Online, Trik Menghindari Macet Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025

Salah satu komponen penting dalam program PKH adalah bantuan untuk kesehatan, yang mencakup ibu hamil dan anak balita.

Di tahun 2025, ibu hamil akan menerima bantuan sebesar Rp250.000 per bulan. Jika dicairkan setiap dua bulan, ibu hamil dapat menerima Rp500.000, dan Rp750.000 jika dicairkan per tiga bulan.

Dalam setahun, total bantuan yang diterima ibu hamil mencapai sekitar Rp3 juta, namun hanya kehamilan kedua yang dihitung. Kehamilan ketiga dan seterusnya tidak masuk dalam perhitungan bantuan.

Bantuan untuk anak balita usia 0 hingga 6 tahun juga akan mengikuti pola serupa, dengan bantuan Rp250.000 per bulan atau Rp3 juta per tahun untuk anak balita kedua. "Bantuan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak pada usia dini," jelas Lutfi.

Baca Juga: Alhamdulillah, 6 Bansos Tambahan Akan Disalurkan Pemerintah di Tahun 2025, Cek Bantuan Sosial Apa Saja Yang Akan Diterima KPM

Komponen Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Bantuan PKH juga mencakup sektor pendidikan. Anak-anak yang bersekolah dari SD hingga SMA/SMK akan menerima bantuan pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang mereka.

Anak SD akan mendapatkan Rp75.000 per bulan, sementara anak SMP dan SMA masing-masing akan menerima Rp125.000 dan Rp166.666 per bulan.

Selain itu, komponen kesejahteraan sosial juga mencakup bantuan untuk lansia (60 tahun ke atas) dan disabilitas berat.

Baca Juga: KPM Bansos PKH Akan Dilibatkan dalam Program Baru Tahun 2025, Berikut Kriteria dan Persyaratannya

Bantuan bulanan untuk lansia adalah Rp200.000, sedangkan untuk disabilitas berat sebesar Rp400.000 per tahun.

Terbaru, ada kategori tambahan untuk korban pelanggaran HAM berat yang berhak menerima bantuan hingga Rp10,8 juta per tahun.

Bantuan PKH Jadi Langkah Tepat untuk Kesejahteraan Sosial

Lutfi menekankan bahwa dengan adanya sistem data yang lebih terintegrasi, diharapkan bantuan sosial di tahun 2025 akan lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Inilah Kabupaten di Pulau Jawa dengan Nominal UMK Tertinggi dan Terendah di Tahun 2025

"Kami berharap dengan adanya aturan baru dan pembaruan data ini, masyarakat yang membutuhkan akan mendapatkan bantuan yang sesuai," ujarnya.

Dengan berbagai perubahan dan penambahan komponen bantuan, program PKH 2025 berupaya memberikan dukungan yang lebih besar kepada keluarga penerima manfaat, terutama ibu hamil, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Pemerintah berharap bantuan sosial ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.***