RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengendus adanya dugaan persekongkolan dalam pengadaan rangkaian kereta cepat Whoosh.

"Saya kira KPK harus segera turun tangan (selidiki dugaan persekongkolan pengadaan rangkaian kereta cepat). Agar informasi ini tidak menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di masyarakat. Dan jika ini benar, Saya dan juga masyarakat tentu kecewa kalau transportasi kebanggaan Indonesia itu malah begitu, ini wajib diusut," kata pria yang akrab disapa Gus Rivqy di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, praktik korupsi di dunia perkeretaapian bukan kali ini saja terjadi. Ia menyebut proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi juga pernah tersandung kasus.

"Entah sudah berapa kali kasus begini terjadi, Trans Sulawesi juga dikorupsi. Ini kok kereta cepat juga ada temuan," ujarnya.

Oleh karena itu, Gus Rivqy mendorong aparat khususnya KPK untuk serius mengusut dugaan tersebut. Ia juga meminta menteri BUMN Erick Thohir menegakkan komitmennya untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN.

"Ya tidak ada pilihan lain kecuali diusut sampai keakarnya. Kita semua tentu bangga punya kereta cepat Whoosh, tapi kalau ada korupsi di dalamnya itu tentu harus diusut. Saya juga minta pak Erick lebih tegas lagi bersih-bersihnya," pungkas Gus Rivqy.

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur, mengatakan, dugaan persekongkolan dalam pengadaan rangkaian kereta cepat Whoosh bersumber dari laporan masyarakat yang melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia sebagai Terlapor I (yang juga merupakan panitia tender) dan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai Terlapor II.

Dalam laporan dugaan pelanggaran, investigator penuntun menjelaskan bahwa Terlapor I tidak memiliki peraturan tertulis yang baku terkait tata cara pemilihan penyedia barang dan/atau jasa, tidak melakukan penerimaan dan atau pembukaan dan atau evaluasi dokumen penawaran secara terbuka atau transparan, serta tidak memenangkan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.

“Dalam LDP-nya, investigator menduga telah terjadi persekongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut,” ujar Deswin dikutip dari siaran persnya.