Esposin, SEMARANG – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan sistem politik di Indonesia, khususnya terkait pemilihan kepala daerah. Ia menyarankan agar kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo, sistem pemilihan langsung saat ini dinilai mahal dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Usulan ini mendapat dukungan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang menyebut bahwa gagasan tersebut layak dikaji lebih dalam.

Evaluasi Sistem Pemilihan

“Tentu ini bagian evaluasi, kita dalami. Tetapi saya prinsipnya setuju, efisien itu. Sesuai sila kelima dari Pancasila tentang musyawarah mufakat untuk demokrasi. Mari kita diskusikan,” kata Cak Imin saat menghadiri acara Meet & Greet di Hotel Patra Semarang, Minggu (15/12/2024).

Cak Imin juga merespons kritik yang menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi. Menurutnya, usulan Prabowo perlu dipahami dalam konteks efisiensi dan kepraktisan.

“Demokrasi prosedural sudah kita coba beberapa kali, enam kali pemilihan langsung kan? Melelahkan,” ujar Cak Imin.

Prabowo Soroti Sistem Demokrasi Indonesia

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan usulan tersebut dalam pidatonya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

“Demokrasi kita yang kita jalankan ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki bersama. Menurut saya, kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Ia menilai biaya politik yang tinggi dan kurangnya efisiensi dalam pemilihan langsung menjadi alasan utama mengapa sistem tersebut perlu dievaluasi.

Pro dan Kontra Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD menuai pro dan kontra. Sebagian pihak melihat ini sebagai langkah mundur dalam demokrasi, sementara yang lain memandangnya sebagai solusi untuk menekan biaya politik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Polemik ini menjadi perdebatan penting dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia, terutama menjelang Pilkada serentak 2024.