FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya cukup besar. Dua sektor ini bahkan menjadi prioritas utama.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025.

Itu diungkapkan Prabowo pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12).

“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” ucap Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

“Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” kata dia dilansir jpnn.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Prabowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata.

“Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi, waktu saya hadir di G20, itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan,” tuturnya.

Terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran, Prabowo juga mengingatkan pentingnya prioritas dalam pengajuan anggaran dari daerah maupun kementerian dan lembaga. Namun, dia meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat menjalankan semua prioritas yang direncanakan.

“Tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari kementerian dan lembaga bisa kita penuhi tahun ini,” tambah eks Menhan itu. (fajar)