Esposin, SUKOHARJO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi atensi khusus terhadap upaya pencegahan korupsi melalui optimalisasi monitoring center for prevention (MCP)di masing-masing daerah. Pengawasan dilakukan pada delapan area intervensi yang menjadi instrumen pencegahan korupsi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Taman Budaya Suryani Sukoharjo (TBSS), Selasa (11/12/2024). Acara itu dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sukoharjo, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sukoharjo, pengurus partai politik, kepala sekolah, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Turut hadir secara daring, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti.  

Dalam sambutannya, Ely menekankan agar mengoptimalkan program pencegahan korupsi melalui program MCP. “Ada delapan area intervensi program MCP, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah [APIP], manajemen aparatur sipil negara [ASN], optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola keuangan desa,” ujar dia.

Menurut Ely, delapan area itu berpotensi menjadi celah praktik korupsi yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Dia menyoroti proses pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa bermacam-macam mulai dari proses pengadaan barang dan jasa yang tak sesuai regulasi hingga upaya memenangkan peserta lelang namun menyalahi aturan,” kata Ely.

Dalam peringatan Hakordia di Sukoharjo itu, Ely lantas membacakan skor delapan area intervensi program MCP dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Sukoharjo. Secara umum, skor delapan area interveksi program MCP di Sukoharjo kategori baik. 

Namun demikian, ia meminta agar optimalisasi pengawasan delapan area intervensi program MCP dilakukan lintas sektoral secara berbarengan. “KPK tidak bisa sendirian melakukan pencegahan korupsi. Harus melibatkan lintas sektoral hingga tingkat kabupaten/kota agar bersama-sama menutup celah korupsi. Saya berharap jangan hanya seremonial namun dibuktikan dengan kinerja nyata melawan korupsi,” ujar dia.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengajak instansi pemerintah dan elemen masyarakat untuk menumbuhkan budaya antikorupsi dan rasa malu menikmati hasil korupsi. Dia meminta komitmen masing-masing OPD untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta menutup peluang praktik korupsi sekecil apa pun.

Bupati mengungkapkan upaya pencegahan korupsi dilakukan di sektor perizinan dan sektor layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit disederhanakan dan didukung aplikasi digital seperti e-budgeting, e-audit, dan e-procurement,” papar dia.