Jakarta (ANTARA) - Jajaran pejabat dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan sejumlah petinggi TNI membahas pembentukan operation room (Ops Room) di Istana Negara, Jakarta, yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan interoperabilitas antara unsur-unsur pertahanan, baik dari militer maupun non-militer.

Kemenhan dan TNI membahas pembentukan Ops Room itu dalam rapat yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan) Kementerian Pertahanan RI di Jakarta.

. Menhan Sjafrie sebut rencana bentuk Dewan Pertahanan Nasional

Dalam sesi diskusi (FGD) yang digelar oleh Universitas Pertahanan RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan RI Brigjen TNI Mohamad Nafis, sebagai salah satu pembicara, mengatakan rencana pembentukan Ops Room itu di hadapan pembicara dan peserta FGD.

Dia menyebut rapat itu dihadiri jajaran pejabat eselon I Kemenhan RI, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI mewakili Panglima TNI, dan tiga kepala staf yang seluruhnya diwakili wakil kepala staf masing-masing matra.

“(Rapat) itu kira-kira membicarakan Ops Room-nya Presiden. Jadi, nanti ada Ops Room di Istana Negara atau President Room, yang berfungsi mengendalikan, menerima informasi, briefing, dan sebagaimana seperti yang dimiliki oleh Amerika. Itu diharapkan bisa terbangun di Istana Presiden,” kata Nafis saat menjawab pertanyaan salah satu peserta FGD mengenai interoperabilitas antara kemampuan militer dan non-militer di Indonesia.​​​​​​​

Nafis menjelaskan Ops Room itu bakal terhubung dengan kementerian-kementerian, sehingga data yang ada pada mereka juga tersedia di Ops Room Istana.

“Itu diharapkan, mungkin tahun 2025 sudah operasional. Ini merupakan salah satu langkah sebetulnya untuk mempermudah, menggabungkan interoperabilitas dari unsur-unsur pertahanan, baik itu militer maupun non-militer,” kata Nafis.

. Menhan: Kekompakan adalah modal utama untuk capai target kerja

Dalam rapat yang sama, pejabat dari Kemenhan dan TNI juga membahas peran institusi-institusi pendidikan, misalnya Lemhannas dan Universitas Pertahanan untuk memberi wawasan dan pemahaman kepada pejabat pemerintah non-militer, termasuk kepada kepala-kepala daerah.

“Kita harapkan nanti yang menjadi peserta Lemhannas dan Unhan banyak dari pemerintahan, dan pemerintah daerah sehingga nanti kalau berdiskusi tentang pertahanan itu mindset-nya sudah kurang lebih sama atau punya pemahaman yang sama,” kata Nafis.

Jika keinginan itu terwujud, dia berharap ke depan para kepala daerah juga mempertimbangkan aspek-aspek pertahanan saat menyusun, misalnya rencana pembangunan, ataupun menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW).

. Menhan Sjafrie tekankan pertahanan penopang utama perekonomian
. Menhan Sjafrie ingatkan jajaran pejabat Kemenhan harus jadi teladan
​​​​​​​

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024