TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri dan pemerintah didorong saling bersinergi untuk membuat kebijakan strategis demi mengatasi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja.

Hal ini menjadi bahasan dalam Diskusi Terpumpun Kemitraan Daerah bertema “Kebijakan Lintas Sektor tentang Pengembangan dan Peningkatan Peran Satuan Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Daerah Sumatera Utara”.

Dalam kegiatan ini turut dilaksanakan penyerahan policy paper secara simbolis kepada perwakilan dari sektor pemerintahan, dunia usaha, dan media.

Dokumen ini menjadi hasil konkret dari program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang diinisiasi sejak 2020 oleh Direktorat Kemitraan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI).

Direktur Politeknik Negeri Medan, Idham Kamil, menekankan, policy paper ini dirancang untuk merumuskan kebutuhan dunia industri di Sumatera Utara.

“Kami telah menemukan bahwa sektor unggulan di Sumatera Utara adalah perkebunan kelapa sawit yang menjadi potensi besar daerah. Karena itu, pendidikan vokasi di Sumatera Utara akan menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri ini," ujarnya dikutip Minggu (8/12/2024).

Ia menyebut, hanya melalui kolaborasi yang solid, maka dapat memastikan lulusan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri di masa depan.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza, mengatakan, kolaborasi yang efektif antara sektor pendidikan dan dunia industri hanya dapat tercapai jika difasilitasi dengan kebijakan yang mendukung serta komunikasi yang intensif.

“Beberapa poin utama yang harus menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan vokasi, salah satunya adalah Pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan industri," ujarnya.

Dia memberikan masukan penting mengenai pengembangan kurikulum pendidikan vokasi.

“Kami menyarankan agar institusi pendidikan vokasi meminta masukan langsung dari sektor industri untuk mengembangkan kurikulumnya. Dengan cara ini, praktik pendidikan dapat berjalan lebih maksimal dan menghasilkan lulusan yang benar-benar siap kerja,” ucapnya.

WKU Koordinator VI Bidang Ristek dan Pengembangan SDM Kamar Dagang Indsutri (Kadin) Sumut, Ispan F Fachruddin, menekankan pentingnya masukan dari sektor industri dalam proses pengembangan kurikulum.

Kadin menyerukan agar pendidikan vokasi terus berkolaborasi dengan industri untuk memastikan keselarasan antara pembelajaran dan kebutuhan tenaga kerja.

“Kami mendukung langkah pendidikan vokasi untuk lebih banyak berinteraksi dengan industri. Masukan langsung dari pelaku industri sangat penting dalam pengembangan kurikulum sehingga materi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.