Esposin, SOLO -- Calon Wali Kota (Cawali) Solo nomor urut 2, Respati Ardi, yang untuk sementara perolehan suara Pilkada 2024 versi real count menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin mencari sumber pendanaan kegiatan dari luar APBD Solo pada 2025.

Pernyataan tersebut dia sampaikan merespons gagalnya pembahasan Rancangan APBD Solo 2025 di DPRD, sehingga Pemkot Solo harus menggunakan dasar APBD 2024 pada tahun depan.

"Saya akan berupaya bagaimana mencari sumber pendanaan dari sektor swasta maupun pemerintah pusat. Program-program prioritas yang sudah saya sampaikan kepada warga harus bisa berjalan tahun depan," ungkap dia kepada Espos, Senin (2/12/2024) siang.

Respati menjelaskan belum mempunyai kewenangan untuk terlibat dalam pembahasan RAPBD 2025 baru-baru ini. "Masih menjadi ranah dari DPRD dan Wali Kota yang saat ini menjabat. Jadi saya mengikuti mekanisme yang ada," tutur dia.

Tapi Respati mengakui akan merasakan dampak dari kegagalan pembahasan RAPBD 2025. "Saya akan berupaya bagaimana bisa memohon bantuan dari pusat untuk bisa menjalankan program-program saya, yang harus saya tunaikan," kata dia.

Menurut Respati, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk bisa menjalankan pemerintahan secara optimal, apa pun tantangannya. Jangan sampai masyarakat yang sudah menantikan program-program pasangan Respati-Astrid dibuat kecewa.

"Saya tidak akan diam, saya akan aktif mencari bantuan dari mana pun untuk bisa menjalankan program-program yang saya rencanakan. Seperti saat ini saya sedang fokus mempersiapkan masa transisi untuk pemerintahan Solo ke depan," urai dia.

Program 100 Hari Pertama

Respati mengaku akan melibatkan banyak pihak yang memang ingin membangun Solo. Salah satu yang menjadi concern dia saat ini adalah bagaimana program pada 100 hari pertama sebagai Wali Kota Solo, masa di mana banyak orang menyoroti.

"Saya akan benahi pelayanan di tingkat kelurahan dulu, sistem pemerintahan bottom up saya rasa efektif. Pelayanan yang terdepan untuk masyarakat itu dimulai dari kelurahan. Saya 100 hari pertama kerja, saya akan berkantor di kelurahan," kata dia.

Program untuk berkantor di kelurahan-kelurahan sering Respati sampaikan pada masa kampanye Pilkada 2024 di Solo. Dengan berkantor di kelurahan, dia ingin cepat mendapat keluhan berbagai permasalahan masyarakat, sehingga dia bisa memberi solusi.

"Tahun 2025 saya akan upayakan UMKM Center dan rumah siap kerja bisa optimal. Itu prioritas. Karena ini salah satu program yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ini terkait lapangan kerja dan peluang usaha. Saya optimalkan ini agar terlaksana," ujar dia.

Disinggung ketersediaan anggaran menilik belum terbahasnya RAPBD 2025, Respati akan melibatkan swasta. "Nanti kami libatkan swasta, termasuk investasi swasta saya rasa harus banyak terlibat di sini. Harapan saya sektor swasta dan pemerintah pusat bisa membantu untuk program Pasti Kerja ini," kata dia.

Seperti diketahui, Badan Anggaran DPRD Solo gagal membahas dan menetapkan RAPBD 2025 sesuai tenggat waktu yang ditentukan yakni 30 November 2024. Akibatnya, DPRD dan Pemkot kemungkinan bakal menggunakan dasar APBD 2024 pada tahun depan.

Selain itu, akibat kegagalan tersebut, anggota DPRD dan kepala daerah Solo juga bakal kena sanksi yakni tidak menerima gaji dan hak keuangan lain yang melekat pada jabatannya selama enam bulan pertama tahun 2025.