Elshinta.com - Sebanyak 66.818 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Langkat mendapat bansos BPNT dari Kementerian Sosial. Bantuan tersebut mulai disalurkan Kamis (9/3), di 15 kantor PT. Pos Indonesia yang tersebar di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Demikian diungkapkan Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Stabat Muhammad Ramdani, Sabtu (11/3), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

Muhammad Ramdani mengatakan, pada periode ini yang disalurkan kepada KPM yaitu untuk bulan Januari, Februari dan Maret, para KPM menerima bantuan sebesar Rp600 ribu atau Rp200 ribu per bulan.

"Periode ini untuk Kabupaten Langkat akan disalurkan untuk 66.818 KPM yang merupakan peserta program bansos BPNT pada Kemensos," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Ramdani, PT Pos Indonesia Cabang Stabat menyalurkan bansos untuk KPM dari Kecamatan Stabat dan juga dari Kecamatan Wampu. Penyaluran bansos tersebut dilakukan dengan mengundang KPM untuk datang ke kantor pos membawa syarat KTP dan KK, serta undangan, lalu para KPM mengantri untuk mendapatkan bansos tersebut.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Hinai, Kabupaten Langkat, Irfan Syahputra, dimana ia mengatakan, pihaknya juga sedang menyalurkan bansos tersebut untuk 3.828 KPM yang tersebar di Kecamatan Hinai.

"Kami juga sedang menyalurkan bansos BPNT, untuk menghindari antrean panjang kami menjadwal kehadiran KPM, kami mulai menyalurkan pada hari Kamis 9 Maret dan berakhir pada Senin 13 Maret," kata Irfan.

Salah seorang penerima bansos Rahmat (50) yang berprofesi sebagai tukang becak di Stabat mengatakan, dirinya merasa senang dengan keluarnya bansos ini apalagi menjelang bulan ramadan, kebutuhan banyak, bansos ini sangat membantu. "Terima kasih kepada pemerintah yang sudah mencairkan bantuan ini disaat-saat kami membutuhkan apalagi sebentar lagi bulan ramadan," tutup Rahmat.

Penyaluran bansos ini mekanismenya adalah pihak Kemensos mengirimkan undangan untuk KPM ke pihak PT Pos Indonesia. Lalu pihak PT. Pos Indonesia, memberikan undangan tersebut kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk diteruskan kepada KPM, dan KPM diberitahukan melalui jadwal pengambilan yang dibuat kantor pos.