Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan sertifikat tanah wakaf milik NU dan Muhammadiyah. Penyerahan dilakukan di Rumah Adat Menara Kudus, Kudus, Jawa Tengah, Jumat 27 Januari 2023.

Selain menyerahkan sertifikat milik NU dan sertifikat Muhammadiyah, dalam kesempatan itu juga, Wamen ATR/BPN menyerahkan 16 sertifikat tanah wakaf lainnya berupa 7 sertipikat wakaf pendidikan, 5 sertipikat Mesjid/Mushola, dan 2 sertipikat Pemakaman Umum.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menjelaskan, Presiden Jokowi menargetkan 126 juta bidang tanah tersertifikasi pada 2025. Di antara target itu adalah sertifikasi tanah wakaf milik NU dan Muhammadiyah.

“Pertama salam hangat dari Pak Menteri Hadi. Dalam konteks tanah wakaf, Pak Hadi meminta saya untuk menseriusi pensertifikatan tanah wakaf ini," kata Raja Juli di lokasi

Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyampaikan alasan pemberian sertifikat wakaf dipercepat karena dirinya pernah menjadi aktivis dan sering menjumpai sengketa tanah berkaitan dengan tanah wakaf.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan mulanya masyarakat santai menggunakan tempat ibadah seperti musala, masjid, atau belajar di pondok.

“Cara supaya terhindar dari konflik atau sengketa tanah adalah adanya kepastian hukum dengan sertifikat tanah. Kementerian ATR/BPN berkomitmen atas hal itu” ujar Politikus PSI ini.

Pemerintah menyerahkan 21 program pemberdayaan lintas Kementerian untuk reforma agraria di Kabupaten Buleleng, Bali. Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni minta masyarakat lapor bila ada gangguan dari mafia tanah.