Gubernur Baru Diminta Realisasikan 30 Koridor Bus Trans Jateng Tim Redaksi SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat Transportasi Publik Universitas Katolik (Unika) Seogijapranata, Djoko Setijowarno menantang calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah untuk menggarap potensi 30 koridor tranpostasi massal Trans Jateng. Siapa pun yang terpilih nantinya, diharapkan bisa merealisasikan 30 koridor Trans Jateng.  "Sekarang sudah ada 7 koridor, potensinya itu ada sampai dengan 30 koridor, kita masih kurang ya sebenernya itu sedikit banget. Gampang itu kalau gubernurnya bener ya 5 tahun ya beres. Iya tinggal mau atau tidak kan. Makanya debat pilkada harus dimasukkan temanya," ujar Djoko saat diwawancarai Jumat (11/10/2024). Dia mendorong tema ini masuk dalam pembahasan debat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng karena transportasi telah menjadi kebutuhan mendasar yang menunjang mobilitas warga Jateng setiap hari. "Jadi, transportasi itu sudah menjadi kebutuhan dasar selain sandang pangan perumahan pendidikan kesehatan. Apalagi kita pengen Indonesia emas 2045, jadi 5 tahun ke depan itu harus menjadi pemikiran ya," tegas dia. Terlebih, menurutnya saat ini angkutan umum di pedesaan sudah tidak beroperasi. Akhirnya warga desa menaiki mobil sapi untuk bepergian seperti mengikuti pengajian. Kondisi itu disebut sangat memprihatinkan karena berisiko kecelakaan. "Dampaknya di Jawa Tengah itu karena angkutan di desa tidak ada, orang tuanya tidak mampu, angka putus sekolahnya meningkat, perkawinan usia anak juga meningkat, stunting dan sebagainya," beber dia. Bus Trans Jateng selama ini melayani penumpang antar kabupaten/kota di Jateng. Bus mulai beroperasi pada akhir 2021. Bus ini beroperasi pada wilayah aglomerasi Jateng.     Sementara itu Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub RI, Tatan Rustandi juga menilai Jateng masih memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait modernisasi transportasi massal. Dalam praktiknya transportasi massal berkelanjutan di Jakarta menjadi percontohan bagi Jateng. Dia mengatakan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan swasta perlu berkolaborasi untuk menciptakan sistem transportasi yang baik.  "Catatan kita bahwa yang masih perlu dilakukan transformasi adalah di bidang angkutan umum, yaitu dilakukan modernisasi. Jadi, kalau para mahasiswa unik jalan-jalan ke Jakarta itu terasa modern. Nah, kenapa di kota lain tidak terjadi?" ujar Tatan. Senada dengan Djoko, Tatan mengatakan, transportasi publik adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang perlu perhatian pengambil keputusan di pemda dan DPRD.
Utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup dan daya beli masyarakat, karena kalau transportasinya macet daya belinya bakal terganggu.  "Jadi, bagaimana kita melakukan efisiensi mobilitas di perkotaan. Apalagi nanti seperti Pak Menhub tadi masyarakat kota akan naik sekitar 65 persen itu luar biasa bonus demografi secara kependudukan, itu bagus. Tapi kalau tidak ditata akan berdampak kepada ekonomi," tutur dia. Selain modernisasi angkutan umum, dia mendorong agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jateng terhadap transportasi massal. "Ya, bukan (bercaka dari) Jaklingko saja, tapi transportasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama aksesnya cukup baik. Kalau hasilnya cukup baik, maka jangkauan layanannya harus menyentuh kepada kebutuhan masyarakat dalam mobilitas," lanjut dia. Kemudian meningkatkan kenyamanan penumpang. Lalu yang terpenting ketepatan waktu transportasi massal. "Kelemahan di angkutan umum di Indonesia rata-rata ketepatan, sehingga waktu butuhnya gak pasti ada. Oleh karena itu, dengan teknologi maju, sekarang ada namanya real time passenger information system. Jadi, itu bisa diperkirakan, sehingga masyarakat bisa memperkirakan kapan harus naik ya," lanjut dia. Terakhir, transformasi transportasi publik perlu dilakukan sekaligus untuk mengubah peradaban atau budaya di antara masyarakat yang menjadi penumpang. Dia mencontohkan budaya larangan makan minum di angkutan umum serta menjaga kebersihan sudah terbentuk di transportasi publik di Jakarta. "Kemudian keamanan, sekuriti dan sebagainya untuk menciptakan ini tentu harus ada kolaborasi. Pemerintah harus hadir karena undang-undang mengamanatkan hadir itu bisa dalam bentuk subsidi, investasi, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan," kata dia. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.