Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra

Akhir jabatan Presiden Jokowi

Indeks kredibel dunia berikan 3 rapor biru, 1 rapor merah, dan 3 rapor netral Dalam Negeri    Valiant Izdiharudy Adas    Kamis, 10 Oktober 2024 - 15:04 WIB

Elshinta.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA membeberkan hasil kajian mengenai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir, termasuk penilaian keberhasilan atau kegagalan.

Dalam kajiannya, LSI Denny JA mengembangkan cara dalam menilai Presiden diakhir masa jabatannya dengan mengolah tujuh indeks dunia termasuk data dari lembaga internasional, seperti The Heritage Foundation, World Bank, dan Transparency International.

“Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi (2014-2024) dinilai berdasarkan tujuh indeks kredibel dunia yang memberikan 3 (tiga) rapor biru, 1 (satu) rapor merah, dan 3 (tiga) rapor netral, untuk isu yang berbeda.” kata LSI Denny JA, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Rizky Rian Saputra di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

LSI Denny Ja menyebut tiga rapor biru yang diterima Presiden Jokowi berasal dari PDB dan PDB Perkapita, indeks kebebasan ekonomi dan indeks kemajuan sosial.

Pada tahun 2014 masa Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, PDB hanya Rp 890,81 miliar dengan menempati peringkat ke-18. Tetapi, PDB naik menjadi Rp 1,4 triliun dengan menempati peringkat ke-16 di akhir tahun 2023.

“Produk Domestik Bruto (PDB), yang diukur oleh World Bank, menilai kualitas ekonomi suatu negara melalui nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Hasilnya adalah rapor biru bagi Jokowi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan signifikan.” kata Denny.

Rapor biru lainnya, skor indeks kebebasan ekonomi hanya 58,5 dengan peringkat ke-10 dari sekitar 160 negara pada 2014. Kini naik dengan skor 63,5 menempati peringkat ke-53. Sementara skor indeks kemajuan sosial sekitar 61,65 dengan peringkat ke-92 pada 2014. Saat ini mencapai skor 67,22 dengan peringkat ke-80.

Selain itu, satu-satunya rapor merah yang diterima Presiden Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya yakni indeks demokrasi.

Pada tahun 2014, skor indeks demokrasi Indornsia berada diangka 6,95 dengan menempati peringkat ke-40. Namun pada tahun 2024 turun menjadi 6,53 dengan peringkat ke-56.

“namun, dalam Indeks Demokrasi yang diukur oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia mendapat rapor merah. Indeks ini mengevaluasi kualitas demokrasi berdasarkan kebebasan sipil, partisipasi politik, dan proses pemilu.” ujar Denny.

Denny menyebut, menurunnya Indeks Demokrasi karena adanya pembatasan terhadap oposisi, sehingga DPR dan partai politik tidak berkembang menjadi penyeimbang politik presiden.

Sementara tiga rapor netral yang diterima Jokowi berasal dari indeks persepsi korupsi, kebebasan pers dan kebahagiaan.

Ia mengatakan Indeks Pembangunan Manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat masih belum merata di seluruh wilayah.

“Beberapa daerah terpencil masih tertinggal, yang menahan peningkatan signifikan dalam skor HDI Indonesia” ucap Denny.

Sementara Indeks Kebahagiaan, kata Denny, belum memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan emosional masyarakat.

“Kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan tantangan dalam mencari keseimbangan hidup membuat masyarakat merasa kurang puas.”

Dan terakhir Indeks Korupsi, meskipun terdapat beberapa kemajuan di sektor ekonomi dan penegakan hukum. Denny mengatakan reformasi yang lambat dan inkonsistensi dalam pemberantasan korupsi tetap menjadi kendala.

“Tingginya kasus korupsi pada tingkat lokal dan kurangnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah menghasilkan skor yang netral dalam indeks ini.” Lanjut Denny.

Sehingga 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan yang signifikan di sektor ekonomi dan sosial. Namun, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang sepenuhnya demokratis dan inklusif masih terasa.

Sumber : Radio Elshinta