Andi Widjajanto Kritik Pembentukan Yonif TNI di Papua Justru Urusi Ketahanan Pangan Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Andi Widjajanto mengatakan, ada yang salah dari proses pembentukan satuan baru di TNI Angkatan Darat (AD), yakni Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) di Papua. Pasalnya, ia menilai bahwa pembentukan Yonif itu justru untuk mengurusi ketahanan pangan yang bukan menjadi ancaman bidang militer. Jika demikian, menurutnya, pihak yang menjadi unsur utama adalah kementerian non militer. "Ya perspektif dasarnya sih untuk saya, kalau sudah TNI dan masalah ketahanan pangan itu ancaman non militer. Kalau sudah ancaman non militer, kembali saja ke UU Pertahanan Nomor 3/2002. Di UU itu kalau ancaman non militer, yang mendeklarasikan itu sebagai ancaman, itu harus Kementerian non pertahanan," kata Andi ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Ia lantas menanyakan apakah sudah ada Kementerian non pertahanan yang mendeklarasikan terlebih dulu terkait masalah ketahanan pangan di Papua. "Jadi pertanyaannya, siapa yang mendeklarasi ada masalah ketahanan pangan di Papua? Apakah Kementerian Pertanian? Apakah Kemenko PMK? Apakah Kementerian Sosial?" tanya mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini. Dirinya mengingatkan bahwa kementerian yang dimaksud juga berperan sebagai leading sector atau unsur utama mengenai ketahanan pangan. Baru lah, ketika kementerian itu tidak sanggup melakukan sendiri, diperbolehkan meminta bantuan dari Kementerian Pertahanan maupun TNI sebagai unsur dukungan. "Jadi mereka (Kemhan dan TNI) bukan penjurunya. Mereka adalah unsur dukungan, melapis kementerian non pertahanan yang sudah mendeclare di wilayah ini ada ancaman pangan. Proses itu yang tidak terjadi saat ini," nilai Andi. Untuk itu, ia berpendapat bahwa boleh saja ada Yonif Ketahanan Pangan di Papua, asalkan sudah ada deklarasi sebelumnya dari Kementerian non pertahanan terkait ketahanan pangan di sana. Namun sepengetahuannya, belum ada pihak dari Kementerian non pertahanan yang mendeklarasikan hal itu sebelumnya. "Tapi kementerian sipil yang men-declare ada masalah pangan itu siapa? Dan mereka yang harus berinteraksi dengan Kementerian Pertahanan menggunakan kerangka ancaman non militer di UU Pertahanan. Itu yang tampaknya patah sekarang," tandas penasihat senior Lab 45 ini. Diberitakan sebelumnya, TNI kini resmi membentuk Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan ( Yonif PDR ) yang ditugaskan di wilayah Papua. Saat ini, terdapat lima batalion yang telah dibentuk untuk mendukung program pemerintah dalam produksi pangan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan bahwa Yonif PDR memiliki spesifikasi tertentu, termasuk Batalion Konstruksi dan Batalion Produksi. "Kita akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua, dan batalion-batalion ini akan membantu bersama Kementerian Pertanian serta masyarakat setempat untuk bertanam, khususnya padi," ungkap Panglima di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024). Lebih lanjut, Panglima menekankan, tujuan utama dari pembentukan Yonif PDR adalah untuk membantu program pemerintah, terutama di daerah yang memerlukan percepatan pembangunan. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.