Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR periode 2024-2029 akan menjadikan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim sebagai program legislasi legislasi (Prolegnas) DPR. Rancangan tersebut, bisa menjadi salah satu landasan hukum untuk memperbaiki kesejahteraan hakim yang sedang dikeluhkan para hakim.

"Insyaallah tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kita akan perbaiki, termasuk kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali rancangan UU Jabatan Hakim," ujarnya setelah menerima audiensi organisasi solidaritas hakim Indonesia (SHI) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Menurut Dasco, perbaikan kesejahteraan hakim, seperti gaji dan tunjangan perlu diperkuat secara hukum, khususnya level undang-undang. Hal tersebut penting, untuk memastikan para hakim terjamin baik dari segi kesejahteraan dan pembinaan keamanan.

"Ya, antara lain kita sudah sepakat tadi bahwa selain urusan mengenai kesejahteraan tunjangan dan lain-lain, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan di dalam undang-undang jabatan hakim. Supaya kawan-kawan hakim seluruh Indonesia ini bisa terjamin dalam beberapa hal," ungkapnya.

Dasco menegaskan DPR sudah memperjuangkan aspirasi para hakim ketika ada kabar soal tuntutan peningkatan kesejahteraan para hakim. DPR pun langsung berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kami pun dari DPR tidak tinggal diam. Kami melakukan juga koordinasi-koordinasi. Kami melihat hitungan-hitungan dan kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang bagaimana ini memecahkan persoalan para hakim," tegas dia.

Dasco mengakui ketua Mahkamah Agung (MA) saat ini juga sudah ikut memperjuangkan perbaikan kesejahteraan para hakim. Bahkan, ketua Komisi Yudisial (KY), yang sudah memberikan hitungan-hitungan soal gaji dan tunjangan para hakim saat ini.

"Itu yang menjadi dasar oleh tim ekonomi dari Pak Prabowo Subianto pada 2025 untuk melakukan realokasi-realokasi anggaran. Salah satunya memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang dihitung untuk para hakim," pungkas Dasco.