Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sektor pendidikan dan perlindungan sosial (perlinsos) selalu memiliki postur anggaran terbanyak dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Menurutnya, hal ini merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam membangun fondasi bangsa.

"Anggaran pendidikan dan perlinsos merupakan dua bagian yang memiliki anggaran terbesar di dalam APBN kita selama ini," katanya saat menyampaikan special remarks dalam acara BNI Investor Daily Summit (IDS) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (8/10/2024).

Sri Mulyani menggambarkan, alokasi anggaran pendidikan berkisar Rp 353 triliun dalam APBN 2014 dan naik menjadi Rp 665 triliun pada 2024. Kenaikan tersebut, katanya, dilakukan seusai mandat undang-undang bahwa 20% dari postur APBN harus ditujukan untuk pendidikan.

"Maka dengan size APBN yang terus meningkat termasuk untuk tadi belanja infrastruktur, belanja untuk yang lain, maka otomatis anggaran pendidikan juga meningkat," paparnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus memperkaya dan mengisi program-program pendidikan, termasuk untuk kelompok masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu.

Hal ini dilakukan agar tidak ada anak bangsa yang pendidikannya tertinggal dan bahkan meloncat untuk bisa sebagai pelaku pembangunan atau ikut menikmati bonus dari pembangunan.

Sri Mulyani mengatakan, sejumlah program pendidikan yang telah dilakukan dan dilanjutkan pemerintah, antara lain program beasiswa, bidikmisi, hingga kartu Indonesia pintar (KIP) untuk siswa dan mahasiswa yang berasal dari kelompok yang paling rentan.

"Ini semuanya bertujuan agar semua mendapatkan kesempatan pendidikan," ujarnya.

Terkait perlinsos, Sri Mulyani mengatakan postur anggaran anggaran terus meningkat dan kini naik sebesar Rp 496,8 triliun pada 2024. Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian dan dialokasikan untuk kartu sembako, PKH, hingga asistensi rehabilitasi sosial.

Sri Mulyani juga menyebut, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan berbagai tambahan bantuan sosial di kondisi tertentu, seperti El Nino dan pandemi Covid-19.

"Kita juga memberikan pada saat terjadinya Covid-19 tambahan bantuan sosial yang sifatnya sangat responsif dan fleksibel. Itu semuanya yang menjelaskan kenapa meskipun Indonesia tidak terbebas dari guncangan, tetapi dampak guncangan global dapat diminimalkan sehingga berbagai indikator pembangunan tetap kita bisa jaga untuk terus membaik dari mulai kemiskinan, pemerataan dan indeks pembangunan manusianya," urainya.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga terus memperluas akses kesehatan kepada kelompok tak mampu melalui pemberian kepada lebih dari 96 juta warga untuk mendapatkan BPJS secara gratis.

Sri Mulyani menyebut, bantuan-bantuan sosial yang disiapkan pemerintah semuanya merupakan bagian dari APBN dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Entah itu dalam bentuk berbagai program-program sosial, bantuan sosial subsidi maupun berbagai program yang langsung dinikmati, seperti melalui pendidikan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Itulah fondasi yang dibangun dalam 10 tahun. Fondasi itu terbangun tanpa membuat APBN menjadi sakit atau kolaps terhadap struktur perekonomian," pungkasnya.