Jakarta, Beritasatu.com - Indonesian Mining Association (IMA) menyebut industri pertambangan harus semakin cerah dan berkelanjutan agar tetap bisa mendukung program hilirisasi pada masa mendatang. Untuk itu, diperlukan aturan yang tegas terkait eksplorasi, izin tambang, hingga aspek lingkungan.

Hal itu dikatakan Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau pada diskusi bertajuk "The Future of Mining: Driving Efficiency and Sustainability through Technology" pada acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya hilirisasi sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) Indonesia.

“Hilirisasi merupakan mimpi sejak lama dan dimulai pada 2009 saat terbitnya UU Minerba (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Namun, Indonesia mulai serius pada awal 2014 dengan melakukan pelarangan ekspor beberapa komoditas tambang,” ungkapnya.

Pada 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang mewajibkan perusahaan tambang memiliki smelter, termasuk mekanisme untuk memastikan kebijakan itu tidak mengganggu keberlangsungan perusahaan tambang terkait. Dari sana, perusahaan tambang bisa terbantu secara finansial secara berkelanjutan dan proses dalam membangun smelter.

“Dalam lima tahun terakhir, di dunia tambang khususnya terhadap mineral-mineral yang diwajibkan tadi, sudah membangun smelter. Paling banyak disebutkan pembangunan smelter nikel dengan nilai tambah yang sangat signifikan. Lalu, ada bauksit dan yang baru-baru ini diresmikan itu ada dua smelter tembaga besar,” ungkap Rachmat.

Menurutnya, perusahaan tambang merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam rangka menyiapkan dan melakukan hilirisasi tambang. Namun, hilirisasi yang sebenarnya tak sampai di sana.

Rachmat menambahkan, bahan baku yang sudah dihasilkan dari kehadiran smelter butuh diolah lagi untuk menghasilkan nilai tambah oleh downstream industry. “Kami berharap dari sisi dunia tambang bahwa produk-produk yang sudah susah payah dihasilkan perusahaan tambang bisa dimanfaatkan untuk downstream industry. Kita tahu pemerintah punya target khusus untuk menggenjot industri hilir,” paparnya.

Dia mengakui, bahan baku hasil tambang kini sudah siap sehingga sayang jika produk yang ada tersebut tidak dimaksimalkan di dalam negeri melalui kehadiran industri hilir. Jika tak diserap di dalam negeri, maka praktis bahan baku itu akan dimanfaatkan dan dipakai pihak luar. Tentunya hal itu bakal merugikan Indonesia.

“Harapan kami mudah-mudahan banyak aturan yang baik sehingga industri hilir ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Indonesia tentunya punya kesempatan yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan itu. Dari situlah nilai tambah terbesar sesungguhnya didapatkan,” pungkas Rachmat.