Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia catatkan tingkat inflasi pada September sebesar 1,84% secara year on year (yoy) atau menurun dari 2,12% dari Agustus. Deflasi ini merupakan yang kelima secara berturut-turut sejak Mei 2024.

NH Korindo Sekuritas menyebut hal ini menjadi alarm darurat bagi perekonomian Indonesia, sekaligus menunjukkan secara gamblang bahwa masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja.

“Para ekonom juga melihat ini akan jadi ganjalan bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia untuk bertahan di level 5% jika hanya bergantung pada belanja masyarakat,” beber NH Korindo Sekuritas (NHKSI Research) dalam risetnya di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Lantas untuk mengatasi persoalan ini, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diminta segera melakukan langkah sigap ketika sudah dilantik. Contohnya, dengan memberikan insentif hingga operasi pasar agar produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap dilirik masyarakat.

“Bahkan bila perlu turut mengevaluasi ulang kebijakan hilirisasi sektor padat modal yang dianggap kurang berdampak pada lapangan kerja,” jelas NH Korindo Sekuritas.

Sebelumnya, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani membeberkan, deflasi selama lima bulan beruntun yang dialami Indonesia dan kontraksi purchasing manager index (PMI) manufaktur tiga bulan ke belakang dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi perekonomian domestik.

“Dan saya pikir ini menjadi tantangan pemerintah untuk ke depannya,” tutur Ajib Hamdani dalam Investor Market Today IDTV, Rabu (2/10/2024).

Menurut Ajib, deflasi yang terus terjadi tersebut bukan dipengaruhi oleh penurunan harga barang seperti yang disebutkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasalnya, pada dasarnya itu mencerminkan tingkat daya beli masyarakat yang sedang menurun. Terlebih jika memang harga-harga melandai, maka tentu hal tersebut disebabkan oleh permintaan yang berkurang.