FAJAR.CO.ID, KALIMANTAN TIMUR— Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara sepatutnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, setelah seluruh kesiapan di ibu kota baru telah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, pada Minggu.

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak dapat memutuskan kebijakan strategis di sisa masa jabatan yang hanya tiga pekan lagi. Ia juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar soal fisik, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan ekosistem yang diperlukan. "Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," ujarnya.

Menurut Presiden, kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk rumah sakit, sarana pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," kata dia.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa Keppres seharusnya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto. (*)