Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kebijakan impor beras adalah hal yang wajar. Menurutnya, impor beras merupakan langkah tepat untuk memastikan ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam kondisi tertentu.

"Indonesia mengonsumsi sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton beras setiap bulan, atau sekitar 30 juta ton per tahun. Meskipun tahun lalu terdapat surplus sekitar 500.000 ton, jumlah tersebut belum cukup untuk menjamin cadangan pangan yang aman," ungkap Khudori dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Khudori menyampaikan pada 2023, Bulog telah mengimpor sekitar 3,06 juta ton beras. Langkah ini dianggap tepat untuk mengantisipasi potensi gagal panen akibat fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino.

"Berbeda dengan impor pada 2018 yang dinilai tidak tepat, impor sebesar 3,06 juta ton pada tahun lalu sangat masuk akal. Hal ini disebabkan oleh mundurnya musim panen pada 2023 karena El Nino yang memperpanjang masa paceklik. Surplusnya pun hanya sekitar 500.000 ton. Tanpa impor, harga beras di pasaran bisa berfluktuasi karena kekurangan pasokan," jelasnya.

Khudori juga menekankan kelangkaan pangan, termasuk beras, bisa menjadi faktor pemicu inflasi. Dari total inflasi nasional sebesar 2,61%, sekitar 1% berasal dari inflasi pangan, di mana beras menjadi salah satu kontributor terbesar.

"Jika harga beras tidak terkendali, itu bisa menjadi faktor terbesar yang memengaruhi inflasi. Oleh karena itu, langkah impor beras yang dilakukan Bulog dengan pengawasan dari Bapanas merupakan kebijakan yang wajar untuk menjaga kestabilan pangan," tambahnya.

Terkait efektivitas Bapanas dalam mengelola volume impor, Khudori menjelaskan bahwa tugas utama Bapanas adalah merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan Perpres No. 66/2021. Sebagai contoh, pada 2024, Bulog ditugaskan untuk mendistribusikan bantuan pangan berupa beras kepada 22 juta rumah tangga, dengan alokasi 10 kilogram beras per rumah tangga.

"Peran Bapanas sebagai pengawas adalah memastikan agar distribusi beras ke masyarakat tidak mengalami keterlambatan," katanya.

Khudori juga menegaskan bahwa peran Bulog sebagai pelaksana sangat penting untuk memastikan distribusi beras tepat waktu.

"Jika distribusi beras melewati empat bulan, kualitasnya dapat menurun, sehingga pengawasan distribusi harus dilakukan dengan ketat," tegasnya.

Terkait perhatian Bapanas terhadap kesejahteraan petani, terutama dalam regulasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, Khudori mengakui bahwa meskipun penyesuaian HPP gabah sempat tertunda, di bawah kepemimpinan Bapanas, HPP sudah disesuaikan dua kali.

"Pada masa pemerintahan Joko Widodo, penetapan harga HPP gabah dilakukan melalui Inpres Nomor 5 tahun 2015, dan penyesuaian baru dilakukan pada 2020. Tahun ini juga ada penyesuaian. Ini bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang selalu berada di atas 100, yang menunjukkan petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produksi surplus mereka. Di bawah pengawasan Bapanas, NTP dijaga agar tetap di atas 100, sementara sebelumnya sering berada di bawah 100," tutupnya.