Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah saat ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan serta kesejahteraan petani. Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo mengatakan kebijakan impor hanya akan memengaruhi inflasi jika dilakukan saat produksi beras dalam negeri mengalami penurunan.

"Kebijakan impor beras ini terbukti efektif. Dengan adanya impor, harga gabah di tingkat petani tetap berada di atas harga pokok produksi (HPP)," ujar Sadar dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Sadar menyebut pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memperhitungkan kesejahteraan petani dalam kebijakan impor beras. Penetapan HPP) gabah oleh Bapanas dianggap membantu petani karena perhitungannya didasarkan pada biaya produksi yang nyata, serta keuntungan yang adil.

"Regulasi HPP yang diterapkan Bapanas sangat mendukung petani. Perhitungan HPP sudah memperhitungkan biaya produksi yang nyata dan keuntungan yang layak bagi petani," ungkapnya.

Mengenai langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara impor beras dan swasembada pangan nasional, Sadar mengungkapkan neraca komoditas beras saat ini berada dalam kondisi yang baik.

Hal Ini memungkinkan pemerintah untuk menentukan waktu yang tepat bagi impor, sehingga kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan pasokan dan harga tanpa merusak target swasembada dan kesejahteraan petani.

"Kondisi neraca komoditas beras saat ini cukup baik sehingga impor bisa diprediksi dengan tepat kapan perlu dilakukan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan kebijakan impor beras dilakukan bukan untuk tujuan komersial, melainkan karena pasokan dalam negeri yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Impor beras tidak menyebabkan inflasi. Impor ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan dan menstabilkan harga melalui program SPHP, dengan beras yang dijual di bawah harga pasar," jelasnya.

Sutarto juga menyarankan agar beras impor tidak dilepas ke pasar saat musim panen, sehingga pasar dapat diisi oleh beras produksi dalam negeri terlebih dahulu. "Selama panen, diharapkan beras impor tidak dilepaskan dulu, agar pasar bisa diisi oleh beras lokal," tambahnya.