FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah ditetapkan akan dimulai Selasa (1/10). Tahapan itu tentu menjadi kabar bahagia bagi para honorer di Indonesia.

Meski itu menjadi kabar bahagia, tidak sedikit juga honorer yang justru menghadapi proses pendaftaran itu dengan perasaan was-was dan cemas. Betapa tidak, sejumlah fakta menunjukkan jika banyak nomor induk kepegawaian (NIK) honorer yang dicatut menjadi anggota partai politik (parpol).

Ironinya, ASN PPPK juga dicatut NIK sehingga terdaftar sebagai anggota parpol di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika kondisi seperti itu, honorer tersebut dipastikan gagal ikut seleksi PPPK, jika masalah itu tidak terlebih dahulu dibereskan.

"Ini banyak honorer yang NIK-nya dipakai dan terdaftar sebagai anggota parpol Padahal, kawan-kawan tidak tahu lho," kata Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grace Seluruh Indonesia (FGHNLPSI), Heti Kustrianingsih dilansir JPNN, Senin (30/9).

Yang bikin miris, lanjutnya, guru prioritas satu (P1) juga dicatut, sehingga mereka khawatir akan terkendala saat pendaftaran PPPK 2024 pada 1 Oktober. Heti mengaku sudah menyarankan kepada guru P1 untuk mengecek NIK-nya lewat link resmi KPU. Kalau namanya tercantum maka segera dibereskan agar bisa mendaftar.

"Menjadi ASN itu harus bebas dari parpol. Kasihan kalau yang tidak tahu apa-apa, tetapi gagal daftar karena NIK sudah dicatut," ucapnya.

Heti mengimbau agar P1 dan honorer lainnya mengecek https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Jika nama Anda dicatut sebagai anggota parpol tertentu, tidak perlu khawatir.