Bobby Nasution: Tak Ada Alasan, Perbaikan Jalan Tanggung Jawab Kepala Daerah Tim Redaksi KOMPAS.com - Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution , menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya tidak boleh melempar tanggung jawab terkait perbaikan infrastruktur jalan . Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menanggapi keluhan warga tentang kondisi jalan di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak seharusnya dibebani dengan pertanyaan tentang status jalan, apakah itu jalan kabupaten, provinsi, atau nasional. "Seperti jalan tadi juga disampaikan keluhan yang sangat banyak disampaikan di seluruh wilayah Sumut, oleh karena itu ini tentang infrastruktur jalan yang ada di Sumut. Jalan yang ada di wilayah kita ini harusnya, masyarakat ini enggak tahu betul ya, ibu-ibu enggak tahu mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten," kata Bobby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/9/2024). Ia berpendapat bahwa yang penting bagi warga adalah memastikan bahwa jalan tersebut mulus dan layak dilalui. Bobby menekankan bahwa kepala daerah tidak seharusnya hanya melempar tanggung jawab kepada pihak lain, tetapi seharusnya bisa mempertanggungjawabkan perbaikan jalan di wilayah mereka. "Yang penting tahunya itu jalan punya pemerintah, betul ya, buk ya? Oleh karena itu, tentunya kepala daerah itu bukan tugasnya hanya lempar tanggung jawab, tapi bisa mempertanggungjawabkan," ucapnya. Untuk menjalankan tanggung jawab itu, Bobby meminta agar warga memilih dirinya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut. Ia berjanji tidak akan melempar tanggung jawab terkait perbaikan jalan. "Karena yang ibu pilih itu kami untuk mewakili ibu-ibu semua baik tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, hingga nasional, bahkan internasional. Jadi enggak ada lagi itu bahasa kalau itu jalan punya si A, si B, si C, enggak ada. Seorang gubernur harusnya bisa memberikan akses itu jalan nasional ya, itu bisa diperbaiki oleh pemerintah pusat," ujarnya. Bobby mengungkapkan bahwa dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang mencapai sekitar Rp 14 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya perbaikan jalan di Sumut dapat dilakukan dengan efektif. Ia menjelaskan bahwa setelah dipotong untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), masih ada sekitar Rp 7 triliun yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. "Satu tahun itu, Sumut ini punya anggaran Rp 14 triliun. Gaji (ASN) habis setengah lah, tinggal Rp 7 triliun nih yang bisa dibangun. Satu tahun Provinsi Sumut punya Rp 7 triliun. Jadi kalau gubernur dikasih waktu lima tahun, ini berarti Rp 35 triliun. Banyak enggak? Harusnya bisa terbangun. Kami saja Medan, kurang lebih empat tahun yang bisa kami bangun satu tahun," jelas Bobby. "Saya sudah menjabat selama tiga tahun dan baru mengelola Rp 12 triliun. Jika kita melihat panjang jalan di provinsi dan Kota Medan, itu lebih dari 3.200 km. Apakah jalan-jalan ini bisa diperbaiki? Tentu saja bisa, asalkan dana yang tersedia digunakan untuk kepentingan masyarakat," sambungnya. Sebelumnya, dalam pengundian nomor urut Pilgub Sumut, Senin (23/9/2024), Bobby menyampaikan pandangannya mengenai kondisi jalan di daerah tersebut. Ia menyebutkan bahwa jalan di Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh terlihat lebih baik dibandingkan di Sumut. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.