Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons isu terkait jumlah nomenklatur kementerian yang dibentuk oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dikabarkan mencapai 44 kementerian. Jokowi menegaskan penentuan jumlah kementerian merupakan prerogatif presiden terpilih.

"Ditanyakan ke presiden terpilih, itu prerogatif. Kenapa ditanyakan ke saya? Itu kewenangan presiden terpilih. Karena sudah diberi mandat dan amanah oleh rakyat," ujar Presiden Jokowi setelah meninjau Gudang Bulog Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Presiden Jokowi menegaskan kembali jumlah kementerian sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih yang telah mendapatkan mandat dari rakyat.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dikabarkan masih melakukan simulasi terkait jumlah nomenklatur kementerian yang akan digunakan dalam kabinetnya.

"Penambahan, pemisahan, dan lain-lain belum bisa dipublikasikan karena saat ini masih dalam tahap simulasi," ungkap Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu.

Pernyataan Dasco ini menanggapi isu jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkat dari 34 menjadi 44 kementerian.

"Ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, bahkan ada yang bilang 40. Kami masih melakukan simulasi," jelas Dasco, yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR.

Dasco memperkirakan finalisasi komposisi nomenklatur kementerian akan dilakukan sekitar sepekan sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober.

"Mungkin, finalisasi terkait nomenklatur dan personalia baru akan dilakukan pada H-7 atau H-5," tambahnya.

Lebih lanjut, Dasco menyebutkan penambahan jumlah kementerian dilakukan untuk mengoptimalkan tugas-tugas kementerian, dalam rangka menunaikan janji kampanye Prabowo-Gibran yang tercantum dalam Asta Cita, delapan misi besar yang diusung pasangan tersebut.