Jakarta, Beritasatu.com - PT Merdeka Copper Gold,Tbk (IDX: MDKA) berkomitmen kuat dalam menerapkan strategi keberlanjutan (sustainability), untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dalam menjalankan strategi keberlanjutan, MDKA mengadopsi berbagai strategi yang berfokus pada penerapan prinsip prinsip environment, social, and governance (ESG) yang proporsional.  Sebagai bentuk komitmen, MDKA berorientasi pada kegiatan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan memberikan dampak positif pada perekonomian, lingkungan, karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan keberlanjutan yang telah disetujui Presiden Direktur dan disosialisasikan  kepada seluruh karyawan.

Tahun 2023, MDKA mendapatkan penghargaan Golden Rank dari Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT). ASRRAT diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR), organisasi independen pertama yang menggunakan istilah dan mengembangkan laporan keberlanjutan di Indonesia.

Tim penilaian ASRRAT 2023 terdiri atas lima juri dan 18 asesor tersertifikasi, yang menilai berdasarkan tingkat kepatuhan pelaporan terhadap standar Global Reporting Initiative (GRI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, dan GRI Disclosure Sector Standards.

“Kita konsisten mengaplikasikan standar-standar kualitas yang baik dalam konteks keberlanjutan di seluruh perusahaan grup Merdeka. Semangat keberlanjutan akan tetap kita pertahankan,” ujar Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk Albert Saputro.

Dia menambahkan, penghargaan yang diraih ini  semakin meningkatkan komitmen MDKA dalam melaporkan kinerja keberlanjutan secara transparan dan dengan kualitas tertinggi.

Pada 2023, MDKA semakin memiliki komitmen yang kuat menerapkan strategi keberlanjutan. Dalam menjalankan bisnisnya, MDKA secara konsisten melakukan pemeliharaan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, ketaatan terhadap standar ketenagakerjaan, penghormatan hak asasi manusia, pelibatan dan pengembangan masyarakat, rantai pasokan yang bertanggung jawab, dan pelaksanaan tata  kelola perusahaan yang baik.

MKDA melaksanakan operasional dengan standar etika dan menjaga tetap menjaga lingkungan dengan baik. Kebijakan keberlanjutan MKDA menjadi rujukan seluruh aktivitas bisnis sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Dalam menyusun dan menjalankan kebijakan keberlanjutan, MDKA memiliki acuan dari internasional dan nasional. Acuan yang digunakan di antaranya United  Nations Guiding Principles on Business and Human  Rights (UNGPs), Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip  dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja, Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Bisnis yang Bertanggung Jawab, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

MDKA berkomitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia yang mencakup seluruh wilayah operasi dan rantai pasokan. Komitmen MDKA dalam penghormatan hak asasi manusia  diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia Merdeka. Kebijakan Hak Asasi Manusia Merdeka menyatakan komitmen MDKA untuk menegakkan hak individu termasuk  masyarakat di wilayah operasionalnya, pekerja, dan pihak lain yang terdampak oleh kegiatan operasional.

Kebijakan Hak Asasi Manusia Merdeka menyatakan  komitmen untuk menghormati hak-hak ketenagakerjaan pekerja dan pekerja pemasok, termasuk hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, kebebasan untuk berserikat dan perlindungan berorganisasi, dan perundingan bersama, menghindari segala bentuk kerja paksa, pekerja anak, dan perdagangan manusia di seluruh operasi dan rantai pasokan serta menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, bebas dari praktik diskriminasi.

Tentang hak asasi manusia, MKDA memiliki komitmen untuk diintegraskan dalam kode etik perusahaan, kode etik berkelanjutan pemasok, kebijakan lingkungan, kebijakan kesehatan dan keselamatan, kebijakan ketenagakerjaan, dan kebijakan komunitas.  Bagi karyawan baru, MKDA memberikan pelatihan kode etik sebagai bagian dari orientasi perusahaan. Tujuan pelatihan ini agar semua karyawan MKDA selama bekerja memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Tidak hanya itu, bagi mitra bisnis, MKDA menyertakan persyaratan penghormatan hak asasi manusia dalam bentuk kode etik berkelajutan.

MKDA juga telah menandatangani UN Global Compat sebagai komitmen terhadap hak asasi manusia. Pada 2023, sebagai penandatangan UN Global Compact, MKDA telah menyampaikan Communication on Progress (CoP) kepada Global Compact. CoP adalah langkah bagi MKDA untuk memperlihatkan kemajuan sesuai 10 prinsip Global Compact PBB dan penting sebagai bukti adalah mekanisme Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada Kode Etik Keberlanjutan Pemasok, MDKA memiliki komitmen menjalankan kode etik bisnis dengan pemasok termasuk badan usaha, organisasi atau individu yang menyediakan barang atau jasa. Pemasok diharapkan menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang tercantum dalam Kode Etik Keberlanjutan Pemasok. Bagi pemasok, aspek etika bisnis dan integritas, manajemen lingkungan, Kesehatan dan keselamatan kerja, kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pelibatan masyarakat sekitar.

Kebijakan keberlanjutan ini disusun sejalan dengan visi MDKA untuk menjadi pemimpin global dalam industry pertambangan dan logam. Tidak hanya itu, pendekatan keberlanjutan ini juga selaras dengan  misi MKDA yaitu perusahaan memimpin dalam keselamatan, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial.  Nilai-nilai MKDA sebagai panduan seluruh karyawan dalam menjalan misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

MKDA juga merumuskan enam pilar strategi keberlanjutan yang mencakup daftar area yang menjadi fokus perusahaan. Enam pilar strategi keberlanjutan ini juga selaras dengan SDGs, visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Tentu MKDA tidak bisa berjalan sendiri untuk mengimplemtasikan strategi keberlanjutan. MKDA melibatkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.  Pemangku kepentingan bisa memberikan pemahaman dan harapan  terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dalam menjalankan strategi keberlanjutan ini, MKDA juga melakukan pemantauan dengan Standar AA1000  Stakeholder Engagement Standard 2015. Dengan pemantauan ini MKDA bisa melihat perkembangan pasar dan interaksi eksternal sehingga bisa mengidentifikasi pemangku kepentingan.  Pemantauan MKDA terhadap indivisu dan kelompok meliputi dependency, responsibility, tension, influence, diverse perspective dan proximity. Pemetaan atas pemangku kepentingan ini sebagai panduan dalam menetapkan metode dan frekuensi pelibatan pemangku kepentingan. Selain itu, dengan  pemetaan ini bisa menentukan topik material yang dianggap penting dan sejalan dengan strategi perusahaan.