Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, rencana penambahan komisi di DPR masih terus digodok dan dimatangkan oleh DPR. Menurut Puan, penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR akan disesuaikan dengan kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ini sedang dimatangkan, kan dengan adanya rencana penambahan kementerian, sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi," ujar Puan Maharani gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Menurut Puan, penyesuaian dilakukan DPR demi memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan efektif.

“Untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif,” tandas dia.

Puan mengatakan, penambahan komisi ini guna memastikan bahwa setiap kementerian memiliki mitra yang tepat di DPR untuk melakukan pengawasan, konsultasi, dan dukungan dalam menjalankan program-program pemerintah.

Diakui, pelaksanaan pembentukan komisi baru di DPR harus sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

"Jadi akan ada kemungkinan juga penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian. Jadi itu kita sedang godok, dan sesuai mekanismenya kan kita laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya,” tutur Puan.

Lebih lanjut Puan mengatakan, pemilihan pimpinan AKD baru akan dilakukan sesuai tata tertib DPR agar mencegah adanya potensi bagi-bagi jabatan pimpinan dari penambahan jumlah komisi tersebut. Bahkan, Puan berharap pemilihan pimpinan komisi baru DPR dapat dipenuhi melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dari semua fraksi DPR.

“Nanti akan kita lakukan (pemilihan pimpinan komisi atau AKD baru) sesuai dengan mekanisme dan kita bicarakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat, itu," pungkas Puan.