Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan gagasan awal Presiden Jokowi untuk membangun tol laut sempat dikritik sejumlah masyarakat. Budi menyampaikan saat ini progres tol laut cukup mendapat apresiasi masyarakat.

"Oleh karenanya kalau sekarang kita lihat ada pelabuhan di-bully itu banyak sekali. Mungkin kalau kita bicara jumlah pelabuhan pasti bertambah, tetapi yang terukur adalah tol laut yang kita kerjakan itu mendapat sambutan yang baik," ujarnya saat menghadiri Jakartaglobe.id Forum di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Disampaikan Budi, keberhasilan tol laut dapat dilihat dari bertambahnya trayek. Selain itu juga, bertambahnya titik singgah serta jumlah barang yang mampu diangkut ke bagian Indonesia Timur.

"Semua ini sudah menjadi suatu kebutuhan," ucapnya.

Budi mengatakan dahulu banyak sekali masyarakat yang mengkritik gagasan mengenai tol laut. Namun, saat ini usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun konektivitas di Indonesia telah terbukti.

"Jadi memang sekarang ini sudah menjadi satu bagian keterhubungan logistik Indonesia bagian timur. Tentu kita harus maksimalisasi tol laut terutama angkutan yang dari timur ke barat harus kita tingkatkan," ungkapnya.

"Jadi jumlah (pelabuhan dan tol laut) jelas meningkat, tetapi Pak Presiden punya istilah Jawa yang sedikit lucu 'harus netes' bahasa kerennya delivered," tambahnya.

Budi memaparkan maksud istilah dari presiden itu ialah transportasi Indonesia harus saling terhubung. Pihaknya akan terus memastikan melakukan kerja sama dengan daerah dalam pembangunan perhubungan di Indonesia.

"Bagaimana kerja sama kita dengan daerah untuk menjadikan bandara, pelabuhan, terminal delivered (saling terhubung) ditandai dengan jumlah yang meningkat," jelasnya.

Sebagai informasi, tol laut merupakan jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan program ini, yaitu untuk menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan pulau yang satu dengan lainnya.

Program ini telah tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Perpres Tol Laut).