"Situasi politik di Takalar sedang tidak baik-baik saja karena adanya dugaan kekuatan polisi digunakan oleh ke salah satu pasangan calon untuk menggalang dukungan dari kepala desa dan perangkatnya," ujar Aditya.

Atas kondisi dan fakta tersebut, Aditya mendesak Penjabat Bupati Takalar untuk menindak tegas ASN yang diduga ikut berpolitik praktis dan melanggar netralitas ASN. Selain itu, Aditya juga mendesak aparat kepolisian untuk mengedepankan netralitas menjelang Pilkada Takalar.

"Kami juga dengan tegas menolak upaya kriminalisasi hukum terhadap siapapun demi kepentingan politik dari pasangan calon tertentu," tegas Aditya.

Seperti diketahui, ada dua pasang calon yang akan berlaga pada Pilkada Takalar 2024. Keduanya yakni Syamsari Kitta-Natsir Ibrahim alias Haji Nojeng dan pasangan Muhammad Firdaus-Hengky Yasin.

Syamsari-Nojeng dalam pilkada ini berstatus petahana. Dia akan berhadapan dengan Firdaus yang merupakan kakak kandung Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komisaris Jenderal Fadil Imran.

Sementara itu, Kepala Polda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Andi Rian Djajadi menegaskan personel kepolisian tidak boleh ikut berpolitik praktis, khususnya yang menguntungkan salah satu kandidat di Pilkada Serentak 2024.

Penegasan itu disampaikan Andi Rian di acara rapat koordinasi lintas sektoral Operasional Kepolisian Mandiri Kewilayahan Mantap Praja Pallawa di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa 17 September 2024.

Andi Rian menyatakan, institusi Polri mestinya menjadi salah instrumen negara yang seyogyanya menjaga marwah demokrasi yang berlangsung secara aman, damai, dan berkeadilan.