Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik 6 juta warga negara Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Isu ini pertama kali mencuat dari unggahan di media sosial X, yang menyebutkan adanya perdagangan ilegal data NPWP, NIK, alamat, nomor telepon, hingga email yang diperjualbelikan dengan nilai sekitar Rp 150 juta.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log akses dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," tegas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, di Jakarta, pada Jumat (20/9/2024).

Dwi menjelaskan struktur data yang tersebar bukan merupakan data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Meski begitu, menanggapi dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak melalui sistem informasi dan infrastruktur milik DJP. Kami akan terus berupaya meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data dengan melakukan evaluasi serta penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan peningkatan kesadaran keamanan," paparnya.

DJP juga mengimbau agar para wajib pajak turut menjaga keamanan data masing-masing dengan cara memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, serta menghindari tautan dan file mencurigakan untuk mencegah pencurian data.

"Kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP jika menemukan adanya dugaan kebocoran data melalui kanal pengaduan yang tersedia," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka mengaku telah menguasai 6 juta data NPWP. Data yang diduga bocor tersebut termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan sejumlah menteri. Data yang bocor itu dijual seharga US$ 10.000 di situs web Breach Forum.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta DJP melakukan pemeriksaan untuk melihat dugaan kebocoran data tersebut.

“Saya sudah meminta dirjen pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani di gedung DPR, Kamis (19/9/2024).

Sementara itu, Jokowi menekankan perihal mitigasi terkait kebocoran data NPWP ini. Dia pun menekan kementerian dan lembaga negara terkait untuk mengantisipasinya.

“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi.