Surakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo buka suara terkait dugaan bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP), termasuk data pribadinya. Jokowi mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk memitigasi permasalahan itu.

"Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya," kata Jokowi di Surakarta, Kamis (19/9/2024).

Jokowi mengatakan, peretasan data pribadi tersebut diduga lantaran berbagai faktor yang berdampak kemudahan pelaku melakukan peretasan.

"Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa, menjadi ruang untuk diretas untum hacker masuk," jelas dia.

Menyikapi hal itu, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk melihat dugaan kebocoran data tersebut.

“Saya sudah meminta dirjen pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani di gedung DPR, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani menyampaikan, hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan disampaikan oleh oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak banyak bicara. Namun, dia mematikan akan menjalankan instruksi Sri Mulyani agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tadi kan ibu sudah instruksikan. Kami dalami dahulu, nanti kami update lagi, kami teliti dahulu,” tutur Suryo.