Tak Diberi Kompensasi Rp 1,36 M, Ojek Pangkalan di Bandung Ancam Kembali Tolak Ojol Tim Redaksi BANDUNG, KOMPAS.com - Perkumpulan ojek pangkalan (opang) Pasir Impun, Kota Bandung, Jawa Barat, mengancam akan kembali mengambil tindakan jika pemerintah dan operator ojek online (ojol) menolak membayar biaya kompensasi sebesar Rp 10 juta untuk setiap anggotanya yang berjumlah 136 orang (sebelumnya 135) atau total Rp 1,36 miliar (sebelumnya Rp 1,35 miliar). Biaya kompensasi itu sebagai salah satu syarat ojol bisa beroperasi di kawasan Pasir Impun. Perwakilan Opang Pasir Impun, Adis Hermawan (36), mengatakan, untuk sementara waktu pihaknya masih membiarkan ojol bebas menjemput dan mengantarkan penumpang di wilayah Pasir Impun usai adanya kesepakatan beberapa waktu. Diketahui, ada delapan poin kesepakatan antara opang Pasir Impun dan ojol setelah terjadi bentrok pada Jumat, 6 September 2024. Salah satu poin dalam kesepakatan itu adalah, warga bebas memilih moda transportasi. "Mungkin akan terulang terus kejadian seperti itu (penolakan opang terhadap ojol). Akan ada lagi dampak ke depannya, banyak lagi karena kita enggak mungkin diam menonton," ujar Adis saat dihubungi, Selasa (17/9/2024) malam. Menurut dia, apabila ojol dibebaskan keluar masuk mengambil penumpang di wilayah Pasir Impun, akan berdampak pada pendapatan opang. Saat ini saja, penghasilan opang telah berkurang lebih dari setengahnya. Apalagi nanti, setelah tidak adanya pembatasan, maka bisa semakin mengecil. Ditambah beban biaya hidup yang semakin sulit karena harga-harga makin meroket. "Dulu sehari sebelum ada ojol sekitar Rp 150.000 bersih setelah dipotong bensin, makan sama yang lain. Tapi sekarang sekitar Rp 70.000-Rp 80.000 per hari tidak menentu," kata dia. Adis mengatakan, nominal angka Rp 10 juta biaya kompensasi untuk setiap anggota opang Pasir Impun tidak muncul tiba-tiba. Jumlah tersebut sebanding dengan uang yang dikeluarkan saat mendaftar menjadi anggota opang. Selain dari jumlah tersebut, untuk menjadi anggota Opang Pasir Impun juga dibebankan biaya administrasi sebesar Rp 2 juta setiap orang. Aturan soal biaya ini sudah ada sejak 1982. "Di sini (Pasir Impun) tidak asal ngojek. Ada pengurusnya, ada ketuanya dan ada organisasinya. Yang mau masuk harus daftar Rp 10 juta dan administrasi Rp 2 juta," ujar Adis. "Makanya kami pertahankan itu (kompensasi) hak kita di waktu dulu kita beli (KTA) harganya segitu," tambahnya. Sebelumnya diberitakan, Camat Mandalajati, Yati Sri Sumiati, mengatakan, pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan uang kompensasi yang diminta opang Pasir Impun. Alasannya, ganti rugi tersebut tidak tercantum dalam delapan poin kesepakatan opang dan ojol. "Kalau pembelian kartu itu kan bukan sama kita, tapi dari anggota ke anggota terus kompensasinya sama siapa," kata Yati. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.