Sentimen
Informasi Tambahan
Kasus: korupsi
Partai Terkait
Tokoh Terkait
[POPULER NASIONAL] Muncul Gerakan Dorong Muktamar Luar Biasa PBNU | Kabinet Prabowo Diumumkan di Hari Pelantikan Presiden Nasional 17 September 2024
Kompas.com
Jenis Media: Nasional
[POPULER NASIONAL] Muncul Gerakan Dorong Muktamar Luar Biasa PBNU | Kabinet Prabowo Diumumkan di Hari Pelantikan Presiden Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) tengah mengalami goncangan karena munculnya gerakan yang mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU, yakni Presidium Penyelamat Organisasi. Gerakan yang mendorong MLB tersebut lahir lantaran kebijakan PBNU yang dianggap kerap kontroversial, membuat gaduh, dan jauh dari memajukan organisasi. Sekretaris Steering Committee (SC) MLB PBNU Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengatakan, gerakan ini muncul karena adanya keprihatinan dari banyak pihak di tingkat struktural maupun kultural NU . “Itu terbukti dengan banyaknya terjadi kegaduhan, keresahan, dan kebijakan-kebijakan PBNU yang banyak kontroversial, kontra produktif di dalam memajukan organisasi,” kata Gus Salam saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (16/2/2024). Menurut dia, penyelenggaraan MLB ini sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi. Dia bahkan mengeklaim, MLB ini bakal dihadiri oleh 326 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), 23 Pengurus Wilayah NU (PWNU), serta sedikitnya 12 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Namun, Gus Salam membantah bahwa gerakan MLB ini muncul hanya bertujuan untuk menggeser Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU. Dia menjelaskan, wacana MLB ini sudah muncul sejak beberapa waktu setelah PBNU hasil Muktamar Lampung dilantik pada 2021. Saat itu, Bendahara Umum PBNU Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Mulai sejak kontroversi bendahara umumnya terkena kasus, kemudian politisasi satu abad NU oleh menteri BUMN, kemudian intervensi-intervensi yang dilakukan (terhadap) PWNU dan PCNU di dalam proses-proses organisasi yang itu menyalahi fatsun dan bertentangan dengan aturan yang ada,” ujar Gus Salam. Selain itu, sejumlah pihak juga resah dengan keterlibatan aktif dan masif PBNU dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang dianggap bertentangan dengan khittah NU. “Itu benar benar menggunakan mesin organisasi,” kata Gus Salam. Sebelumnya, Gus Salam sempat mengatakan bahwa presidium bakal menggelar pramuktamar pada akhir September 2024 atau awal Oktober. Hasil dari pramuktamar itu yang kemudian menentukan jadwal MLB NU. Tetapi, Gus Salam berharap MLB NU dapat digelar pada 2024. Berita selengkapnya bisa dibaca di sini . Berita populer lainnya datang dari kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa susunan kabinet bakal diumumkan langsung usai pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024. "Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com , Senin (16/9/2024). Sebelumnya, Dasco juga mengatakan, menteri dari kalangan profesional bakal mendominasi kabinet Prabowo. “Keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya, daripada yang kemudian dari partai politik,” ujar Dasco di Gedung DPR RI pada 12 September 2024. Namun, Dasco menyebut, belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet. Dasco mengungkapkan, pihaknya hingga kini masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan. “Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” kata Dasco. Dia juga sempat mengatakan,penyusunan kabinet Prabowo bakal rampung paling lambat h-5 sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024. Sebab, menurut Dasco, sampai saat ini pihaknya masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan. “Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” ujar Dasco. Berita selengkapnya bisa dibaca di sini . Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Sentimen: positif (66%)