DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Wantimpres Dapat Dijabat secara Bergantian Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati usulan pemerintah soal masa jabatan ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia yang diatur dalam revisi Undang-Undang Wantimpres. Dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Wantimpres , pemerintah mengusulkan ketua Wantimpres dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh presiden. "Ketua Dewan Pertimbangan presiden tidak otomatis lima tahun, dapat dijabat bergantian karena para senior biasanya kumpul di Dewan Pertimbangan Presiden itu tentu dengan setelah ditetapkan Bapak Presiden," jelas Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja dengan Baleg DPR, Selasa (10/9/2024). Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi lantas mempertanyakan usul pemerintah itu karena poisis ketua Wantimpres selama ini dijabat oleh orang yang sama selama lima tahun masa jabatan. "Kan kalau yang kemarin bersifat tetap selama lima tahun, kan ada plus minusnya. Kalau kayak AKD (alat kelengkapan dewan) bisa rotasi, ketua komisi bisa berubah gitu kan," ujar Awiek, sapaan akrab Baidowi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas pun menegaskan posisi ketua Wantimpres nantinya akan dapat digilir ke anggota lainnya. Ia menyebutkan, keputusan soal siapa yang dipilih menjadi ketua Wantimpres akan menjadi wewenang presiden Republik Indonesia. "Maka sebaiknya mungkin ya ketua ditetapkan oleh presiden, tetapi juga memungkinkan untuk bisa dijabat secara bergantian. Bagi pemerintah pilihannya kami serahkan kepada DPR," ujar Supratman. Awiek lantas menanyakan pendapat para fraksi soal usul pemerintah tersebut. "Bagaimana, setuju ya usulan pemerintah? Ketok ya?" tanya Awiek disambut pernyataan setuju para perserta rapat. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.