Hasil Evaluasi, Penanganan Tanggap Darurat Banjir Bandang Ternate Masih Banyak Masalah Tim Redaksi KOMPAS.com - Penanganan banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, masih meninggalkan banyak masalah. Demikian hasil evaluasi tanggap darurat tahap 14 hari pertama, Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi tim tanggap darurat bertempat di posko utama, lantai 3 aula Baabullah, Kantor Wali Kota Ternate yang berlangsung hampir dua jam lamanya, sejak pukul 17.00-18.57 WIT, Sabtu (7/9/2024). Masalah pertama yang paling disoroti adalah data pengungsi yang tidak akurat. Dalam laporannya, Dony, salah satu kepala bidang di Dinas Sosial Kota Ternate yang membidangi pengungsi dan logistik mengatakan, jumlah pengungsi mengalami penurunan. Dari semula 245 jiwa, menurun menjadi 239 jiwa. Dengan rincian laki-laki 116 dan perempuan 123. Maka terdapat pengurangan 6 jiwa. Anehnya, meskipun ada penurunan jumlah jiwa, namun jumlah kepala keluarga tetap 72 KK. "Apa metode bapak untuk memverifikasi pengungsi ini. Terus terang kami kagetnya itu, jumlah pengungsi berubah jiwanya, tapi total KK-nya masih tetap," kata Wakil Ketua I Tim Tanggap Darurat, Kolonel Arm Adietya Yuni Nurtono kepada Dony. Wakapolres Ternate Kompol Riki Arinanda yang mewakili Kapolres sebagai Wakil Ketua II Tim Tanggap Darurat, juga tak habis pikir dengan perubahan data pengungsi tersebut. Riki mengatakan, seharusnya sepuluh hari atau enam hari sudah dapat dipetakan jumlah pengungsi ini. "Data ini, kita juga harus ngomong logika juga. Kemarin data pengungsi awalnya 241 jiwa, KK 70. Kemudian 245 jiwa, KK 72. Logikanya ada 4 masuk. Sekarang 245 menjadi 239 jiwa, KK-nya tetap?" katanya. Namun, Dony menyanggah bahwa dirinya hanya perwakilan Dinas Sosial, yang dipercayakan, hanya untuk menyampaikan data saja dan bukan pengolah data di lapangan. "Saya bukan verifikator data di lapangan. Verifikator-nya itu sekretaris dinas. Tapi kalau saya lihat (metode) yang dilakukan, koordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan. Langsung kita panggil satu-satu, disortir pak," jawab Dony. Dinas Sosial diminta memperbaiki data pengungsi. Selain itu, disarankan harus ada evaluasi setiap hari dan harus menjadi prosedur operasi standar tim pengolah data pengungsi. Sementara itu, terkait lahan relokasi ternyata juga masih terganjal dengan penerbitan sertifikat. Sebab, meskipun lahan relokasi sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Ternate, namun sertifikat masih berstatus perorangan. Di mana, sebelum sertifikat tanah dilakukan balik nama oleh Pemerintah Kota Ternate, pemilik lahan sudah meninggal. Sedangkan, sertifikat yang dimaksud pun saat ini dikabarkan telah hilang. Selain itu, kendala lainnya, syarat penerbitan sertifikat pengganti harus terlebih dahulu dilampirkan bukti lunas pembayaran pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB), yang nilainya ditaksir mencapai hingga seratus juta lebih. "Ini informasi yang masuk, tentang sertifikat (lahan) relokasi ini hilang. Jadi ini harus ditempuh dengan penggantian sertifikat karena hilang. Ini butuh waktu, karena pengumumannya juga 30 hari," jelas Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate, Winarno. Terkait dengan harus pembayarankan BPHTB, yang ditaksir hingga 100 juta ini, disesalkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Tonny S. Pontoh. Tonny merasa pihak pertanahan tidak transparan dalam memberikan informasi sejak awal agar dapat disiapkan anggaran pembayaran BPHTB dimaksud. "Perkara BPHTB tidak disampaikan ke kami dari kemarin pak? Itu yang harus disampaikan supaya kita selesaikan dan jelaskan pada pimpinan kita," ujar Tonny. Pihak pertanahan mengatakan bahwa solusi lain kebijakan pembebasan BPHTB dapat dilakukan oleh gubernur, bupati atau wali kota dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda). Wakil Ketua I Tim Tanggap Darurat, Kolonel Arm Adietya Yuni Nurtono meminta pada pihak pertanahan mencari cara lain agar mempermudah proses penerbitan sertifikat lahan relokasi tersebut. "Bapak konsultasi dulu, siapa tahu ada kebijakan-kebijakan atau aturan yang bisa memudahkan. Kami mohon nanti diupdate lagi senin atau selasa (dapat) solusi terbaik," harapnya. Permasalahan lain, yang juga dikeluhkan warga terdampak dan petugas sejak awal masa tanggap darurat hingga saat ini adalah persoalan sampah. Baik sampah yang ada di lokasi bencana maupun yang ada di tempat pengungsian di SMK Negeri 4 Kota Ternate. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Fatiyah Suma menyampaikan, ada ketidaklayakan penempatan pengungsi di SMK Negeri 4 Kota Ternate, kalau dilihat dari aspek kesehatan. Sampah berserakan, dari dalam lokasi sekolah hingga di halaman depan. Justru, banyak yang membuang sampah sembarangan adalah para petugas. "Itu kalau kita masuk itu, pemandangan sangat tidak baik sekali kalau dilihat, tidak layaklah." "Sampah yang berserakan dan justru itu datangnya banyak dari petugas. Padahal sudah disediakan tempat sampah oleh DLH," kata Fatiyah. Lanjut Fatiyah, karena sampah yang berserakan ini, setiap pagi petugas medis sebelum melakukan pelayanan harus turun melakukan pembersihan. Padahal, kata Fatiyah, setiap bidang sudah dibagi tugas masing-masing sehingga fungsi koordinasi yang harus dibangun koordinator bidang, bukan sekadar melaporkan data. "Kita semua kerja untuk kemanusiaan dan menjaga wibawa Pemerintah Kota Ternate. Kita selalu dipandang rendah, karena pola koordinasi kita yang kurang maksimal." "Karena koordinasi kita di internal yang jelek sekali. Diajak rapat dalam forum tidak disikapi jawab saja tidak, apalagi hadir dalam forum rapat," ujarnya. Ia juga menyoroti keberadaan relawan yang belum terdata hingga masa tanggap darurat tahap 14 hari pertama berakhir. Padahal, para relawan ini datang dengan surat tugas dan ada yang menyampaikan secara formal ke wali kota dan diarahkan ke kepala dinas sosial. Hanya saja tidak juga ditindaklanjuti. "Sehingga mereka kerja secara serampangan. Akhirnya, ada beberapa oknum yang menyuarakan (ke media sosial). Karena pola koordinasi kita di internal (tim tanggap) yang tidak jalan," cetusnya. Ketua Tim Tanggap Darurat, Rizal Marsaoly juga merasakan kinerja yang kurang maksimal Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup. Bahwa, masalah sampah berserakan juga pernah terjadi di lokasi bencana, tepatnya di SD Negeri 66. "Itu di hari kedua, sampah bertumpuk luar biasa di SD 66. Kiranya, untuk teman-teman di Dinas Sosial dan DLH, untuk proses seperti ini juga menjadi hal yang harus mendapat atensi. Tidak perlu lagi saya teriak, karena apa yang menjadi tanggungjawab ini, itu yang harus diperhatikan," tegasnya. Rizal juga mengatakan, Dinas Sosial tidak perlu mengurusi sampah. Tapi harus senantiasa berkoordinasi dengan DLH sehingga armada sampah selalu standby di lokasi. Jadi, semua pihak saling bersinergi, membagi tugas dan tanggung jawab serta tidak saling menyalahkan satu sama lain. Rizal yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kota Ternate, memerintahkan kepala pelaksana BPBD untuk membuat laporan masa tanggap darurat tahap 14 hari pertama. "Saya meminta sebuah laporan untuk masa tanggap darurat tahap 14 hari pertama. Saya membutuhkan itu sehingga besok kalau Pak Wali hadir, tolong dipresentasikan." "Kurang lebih hal-hal apa saja yang telah bidang-bidang lakukan, kemudian apa yang belum. Kemudian itu di masa tanggap darurat perpanjangan ini kira-kira kita punya kerja-kerja seperti apa ke depan," ujarnya. Kepala Dinas PUPR juga diminta melaporkan pembangunan rumah layak huni serta mobilisasi material karena akan segera dilakukan pematangan lahan. Meskipun terganjal di penerbit sertifikat, namun ia sangat yakin lahan tersebut adalah aset milik Pemerintah Kota Ternate. "Tidak menunggu lagi secara administrasi, itu hanya back up saja sehingga langkah-langkah pematangan lokasi akan kami lakukan secepat mungkin." "Ini kami lakukan untuk memberi kepastian ke teman-teman di kementerian bahwa lahannya sudah kami siapkan." "Tinggal bapak (di pertanahan) bantu kami. Untuk nantinya pak Kadis Perkim berkoordinasi, kiranya secara administrasi tadi bisa dilengkapi juga," tandasnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.