Forum diskusi ini diselenggarakan oleh gabungan organisasi, termasuk Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAKI), Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Kaukus Eksponen Aktivis 98, Gerakan Pemuda Jakarta dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Tangerang Selatan.

Di kesempatan yang sama, Dr. Ahmad Rivai, Ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Labbaik Ciputat, memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian Agama dalam konteks haji 2024.

Dr. Rivai mengungkapkan bahwa kementerian telah mengadopsi berbagai usulan dari ulama, jemaah, dan masyarakat, serta berhasil memecahkan berbagai masalah yang ada.

“Ini adalah gambaran bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan,” kata Dr. Rivai.

Ia juga mencatat bahwa sistem pelaksanaan ibadah haji tahun ini semakin maju dan modern.

“Banyak perbaikan dan inovasi yang dilakukan, dan ini menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan sukses di tahun ini,” jelas Dr. Rivai.

Terkait dengan isu kuota haji 2024, Dr. Rivai menegaskan bahwa kebijakan kuota sepenuhnya merupakan wewenang Arab Saudi.

“Masalah kuota adalah hasil kesepakatan MOU antara Arab Saudi dan Kementerian Agama. Jadi, jika ini dijadikan dasar oleh pansus, maka harus dipertanyakan,” tutupnya.

Dengan berbagai langkah perbaikan dan inovasi yang diterapkan, pelaksanaan haji 2024 diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi seluruh jemaah.