Aktivis Kecam Sikap Represif Polisi pada Demonstran, Polri Janji Tindaklanjuti Editor KOMPAS.com - Aktivis dan guru besar mengecam sikap represif polisi terhadap demonstran di berbagai kota dalam unjuk rasa tolak revisi Undang Undang Pilkada, belum lama ini. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan aktivis dan akademisi yang diadakan Kadiv Propam Polri . "Penting bagi Polri sebagai alat negara, tidak diskriminatif dan harus melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang," ujar Romo Benny dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/8/2024). Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyampaikan hal serupa. Ia mengaku prihatin terkait kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Sedangkan tokoh perempuan, Zumrotin, berharap Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat agar semakin dicintai. Dari perwakilan mahasiswa, Tunggal Pawestri menyampaikan kritik dan harapannya pada Polri. Ia meminta polisi tidak represif dan segera membebaskan teman-temannya. "Segera bebaskan (rekan-rekan mahasiswa) dan barang-barang yang tertinggal dikembalikan," ungkap dia. Sedangkan ahli hukum Todung Mulya Lubis menyampaikan idenya. Ia mengusulkan forum reguler antara Kapolri dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan komunikasi dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim menegaskan komitmen Polri untuk menindaklanjuti laporan tindakan tidak tepat oleh anggotanya. Ia memastikan setiap tindakan sesuai dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. Bahkan Kapolri terbukaa terhadap aspirasi masyarakat. Bahkan setiap masukan sangat berarti sebagai pertimbangan bagi Polri untuk menentukan kebijakan ke depan demi kebaikan bangsa dan negara. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.