“Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk dalam sektor kelapa sawit, yang merupakan salah satu komoditas utama negara. Minyak kelapa sawit Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan telah menjadi elemen penting dalam perekonomian global,” ungkapnya.

“Namun, produksi minyak kelapa sawit sering kali dikaitkan dengan deforestasi dan emisi karbon tinggi, yang dapat menimbulkan tantangan di pasar global yang semakin peduli terhadap isu lingkungan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Daniel berharap dengan adanya badan baru yang akan dibentuk ini, pemerintah ke depan bisa mengatur hal tersebut, tata niaga karbon dan ekonomi hijau tetap berlanjut, diikuti pertanian sawit juga tetap berjalan sesuai dengan standar pengelolaan internasional.

“Dengan adanya BPPPI-TNK, Indonesia dapat memperkenalkan sistem tata niaga karbon yang mendukung pertanian sawit berkelanjutan, yang memenuhi standar internasional untuk pengelolaan lingkungan,” bebernya.

Lebih lanjut Daniel mengaku optimis badan ini bisa memberikan dampak positif bukan hanya pada lingkungan yang lestari tetapi juga memberikan peningkatan terhadap produk Indonesia yang ramah lingkungan.

“Ini tidak hanya akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global, menjadikannya lebih kompetitif di era ekonomi hijau,” ucapnya.

“Badan ini juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan yang menjaga hutan tetap lestari,” pungkas Daniel.