Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin (Foto : BPMI SetWapres) Wapres Ma`ruf Amin ungkap banyak angkatan kerja yang masih berpendidikan rendah dan menjadi tantangan di dunia ketenagakerjaan Dalam Negeri    Nandang Karyadi    Jumat, 23 Agustus 2024 - 16:39 WIB

Elshinta.com - Tantangan dalam dunia ketenagakerjaan muncul selain karena adanya faktor internal, seperti banyaknya angkatan kerja yang masih berpendidikan rendah atau bekerja di sektor informal, juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi, yaitu digitalisasi. Hal ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin, saat memberikan sambutan pada penghargaan Naker Fest 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/8/2024)

Wapres menerangkan, digitalisasi membuat waktu kerja semakin cair dan fleksibel. Tidak hanya mengubah cara bekerja, tetapi juga memunculkan sejumlah pekerjaan baru. Sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya seperti remote working memungkinkan kita menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari belahan dunia mana pun.

“Digitalisasi semakin meluas dan berkembang seiring dengan besarnya jumlah gen Z yang memasuki pasar kerja. Tidak dapat dipungkiri, keunggulan mereka dalam penggunaan teknologi digital membawa perubahan budaya dan kebiasaan kerja kita yang lama,” tambah wakil presiden.

Menurut wapres, budaya kerja yang semakin terbuka inilah yang kemudian menuntut pasar tenaga kerja untuk menjadi semakin kompetitif. Melihat kompleksitas tantangan tersebut, ia melihat bahwa reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia menjadi sebuah keniscayaan.

“Kita semua patut mengapresiasi upaya reformasi tata kelola pasar tenaga kerja melalui adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif bagi investasi, Undang-Undang Cipta Kerja akan menarik lebih banyak lagi investasi domestik dan asing,” lanjutnya.

Diharapkan peningkatan investasi akan membuka lebih banyak peluang bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Selanjutnya, perbaikan dari sisi penawaran terus kita lakukan melalui revitalisasi pelatihan vokasi untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan ribuan BLK Komunitas dan pelatihan vokasi online.

“Kita juga terus melakukan perbaikan terhadap mekanisme penentuan tingkat upah minimum yang adil, baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha, dan perbaikan layanan ketenagakerjaan seperti Sistem Informasi Pasar Kerja agar lebih terintegrasi secara nasional,” pungkasnya. (Srr/Ter)

Sumber : Radio Elshinta