Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan pos anggaran besar untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) selama masa pemerintahannya. (tangkapan layar video Kemenhan) Prabowo akan lanjutkan IKN, begini kata pengamat ekonomi keuangan Dalam Negeri    Nandang Karyadi    Rabu, 14 Agustus 2024 - 13:21 WIB

Elshinta.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan pos anggaran besar untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) selama masa pemerintahannya.

Pengamat Ekonomi Keuangan, pasar modal sekaligus Chairman Bejana Investidata Globalindo, Yanuar Rizky mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia pada tahun 2025 mendatang harus membayar utang yang jumlahnya besar.

"Kita lihat ya, keuangan fiskal kita itu akan sempit. Tahun 2025 akan ada utang yang jatuh tempo, jumlahnya besar. Kalau kita lihat dari tren ada lonjakan pembayaran tinggi di tahun 2025, 2026 dan 2027. Besarnya sekitar 800 triliun-an rupiah pertahun," kata Yanuar saat diwawancara Radio Elshinta, Rabu (14/8/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa, kita harus melihat pengelolaan keuangan negara. Menurutnya pengelolaan uang negara secara akuntansinya berbasis kas, artinya uang tunai berapa dan itulah yang akan dibelanjakan. Pemerintah mendapatkan realisasi penerimaan negara baik pajak maupun non pajak dipakai belanja, jika kurang akan berutang, angka defisitnya 3 persen.

RAPBN 2025 antara keberlanjutan IKN yang menjadi proyeknya pemerintahan Joko Widodo dan janji kampanye Prabowo-Gibran yaitu program makan bergizi yang akan diajukan ke DPR pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Artinya, IKN dapat alokasi berapa? Makan siang gratis dapat alokasi berapa? Sinyalnya dari Dewan pakarnya Prabowo-Gibran, Pak Sudrajat Jiwandono, yang juga iparnya presiden terpilih Prabowo, bahwa dalam salah satu wawancaranya mereka lebih mengutamakan makan siang gratis, ingat tidak? Tidak ada keraguan menggeser yang namanya IKN," tambahnya.

Pernyataan Prabowo, menurut Yanuar terlihat ingin menunjukkan secara politik tidak ada yang berubah antara pemerintahan dia dan pemerintahan dirinya dan akan berkesinambungan.

"Saya melihatnya ini masih statmen politik antara pemerintahan yang akan mengambil estafet dan kehati-hatian komunikasi politik. Politiknya sekarang lumayan keras juga ya. Jadi lebih kepada itu sih," pungkasnya. (Srr/Ter)

Sumber : Radio Elshinta