Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX Charles Meikyansah menyoroti fenomena badai PHK dan kesulitan generasi Z mendapatkan pekerjaan yang ramai diperbincangkan baik di media sosial maupun media massa baru-baru ini. Menurut Charles, pemerintah perlu memberi atensi lebih, apalagi badai PHK yang tengah menjamur dapat berdampak buruk pada perekonomian negara.

"Polemik susahnya generasi Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (9/8/2024).

Dia menduga generasi Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Padahal, seharusnya generasi Z saat ini berada dalam usia produktif.

Menurut Charles, walaupun masalah budaya kerja hingga perilaku generasi Z yang dinilai dapat mengubah sistem kerja di perusahaan. Hal itu seharusnya tidak serta merta membuat mereka ‘disingkirkan’ dari persaingan dunia kerja.

"Generasi Z ini memiliki keunggulan di industri kreatif, yang sangat penting dan dibutuhkan dalam era digital saat ini. Mereka seharusnya bisa diberdayakan dengan baik dan diberikan pendidikan nonformal tentang budaya kerja," tandas Charles.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024, ada 3,6 juta generasi Z usia 15-24 yang menganggur tahun ini. Sementara total pengangguran terbuka di Indonesia ada di angka 7,2 juta. Itu artinya, generasi Z menyumbang 50,29 persen dari total pengangguran terbuka di Indonesia.

Jika ditambah dengan mereka yang tergolong bukan angkatan kerja tetapi tidak sedang sekolah atau pelatihan (not in employment, education or training/NEET), jumlah pengangguran mencapai 9,9 juta.

Hanya saja, kata Charles, belakangan banyak perusahaan yang mengeluhkan etika kerja generasi Z yang tidak biasa dan kerap membuat rugi perusahaan. Dalam dunia kerja, generasi Z diketahui memiliki kekhasan sendiri karena mayoritas memilih pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya seperti work life balance, bekerja remote, dan sangat konsen terhadap komponen gaji.

“Sebenarnya baik ya tuntutan-tuntutan itu, tetapi banyak perusahaan yang masih memiliki budaya yang menuntut karyawan militan dalam bekerja. Harus ada formulasi yang adil agar ada win win solution untuk semua,” terang Charles.

Di sisi lain, Charles juga menyoroti banyaknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Salah satu penyebab badai PHK terjadi karena  banyak perusahaan yang diambang kehancuran atau pailit, akibatnya banyak karyawan yang harus dirumahkan.

Hanya saja yang menjadi masalah terkadang perusahaan tidak memengaruhi hak dan kewajiban karyawan yang menerima PHK. Charles menilai badai PHK ini juga berpotensi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dalam kondisi apapun, perusahaan harus memastikan memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK, seperti pesangon, hingga gaji-gaji dan insentif lain yang belum dibayarkan," tegasnya.

Dalam laporan Kementerian Keuangan, pemerintah mengeklaim bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran.

Namun data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, PHK telah menimpa 32.064 tenaga kerja selama enam bulan pertama di 2024. Mayoritas terjadi di Jakarta, yakni sebanyak 23,29 persen.

"Data dan fakta berbanding terbalik kalau kayak gini. Badai PHK jelas terjadi di depan mata, dan pemerintah tidak boleh diam saja," pungkas Charles.