CSIS: Skema Kotak Kosong Pilkada DKI Jakarta Bisa Dilawan jika PKS, Nasdem, PKB, dan PDI-P Bersatu Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic dan International Studies ( CSIS ) Arya Fernandes mengatakan, skema kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 bisa dilawan jika partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersatu. “Kalau kita lihat di Jakarta sebenarnya potensinya itu head-to-head , dan head-to-head itu bisa terjadi kalau PKS , Nasdem , PKB , dan PDI-P bersatu,” kata Arya dalam konferensi pers di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024). Dalam konteks Pilkada DKI tahun ini, seseorang bisa mencalonkan diri menjadi calon gubernur apabila didukung minimal 22 kursi DPRD. Menurut dia, peluang untuk mewujudkan koalisi penanding KIM Plus masih terbuka meski ada partai-partai yang memilih gabung ke KIM Plus. Misalnya, apabila PKS merapat ke KIM Plus, koalisi antara PKB dan Nasdem sudah memenuhi syarat pencalonan, begitu pula dengan koalisi antara PDI-P dengan Nasdem. "PKB Nasdem itu bisa mencalonkan karena ada 23 kursi. Tapi kalau PKB yang menarik diri, hanya ada Nasdem, itu tidak bisa nyalon . PDI-P kalau bertemu dengan Nasdem dapat 25, bisa nyalon ,” kata Arya. Arya pun mendorong agar partai-partai di luar KIM segera menentukan arah dukungan politik mereka. Ia juga menekankan, maju tidaknya Anies akan bergantung pada PKS, Nasdem, PKB, dan juga PDI-P. “Meskipun sekarang muncul skenario untuk mendorong satu pasang, melawan kotak kosong, tentu esensi Pilkada itu kan sebenarnya berkompetisi, kalau tidak ada kompetisi tentu tidak menunjukkan praktik demokrasi yang baik,” kata Arya. “Jadi menurut saya kalau ada skenario partai untuk mendesain Pilkada melawan kotak kosong, saya kira itu sudah kebablasan dan itu tidak menunjukkan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat,” ujar dia. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa ada wacana membentuk KIM Plus di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM. Apabila KIM Plus terwujud, Pilkada Jakarta dapat diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur saja. Sebab, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi. Adapun Dasco menyebutkan bahwa KIM Plus telah sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.