Jakarta, Beritasatu.com - Mahkahmah Kehormatan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mahkamah Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Anggota Mahkamah Kehormatan berjumlah 11 orang. Keanggotaannya ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan permulaan tahun sidang.

Mahkamah Kehormatan DPR memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan perilaku anggota dewan. Tugas utama Mahkamah Kehormatan adalah memastikan bahwa anggota DPR mematuhi kode etik dan standar perilaku yang telah ditetapkan.

Hal ini menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anggota DPR, yang dapat merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Berikut ini tugas Mahkamah Kehormatan DPR.

Memantau dan menanamkan disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau tata tertib DPR dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPR.Melakukan investigasi, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPR, anggota DPR, dan/atau masyarakat.Melaporkan keputusan Mahkamah Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 kepada rapat paripurna DPR.

Secara garis besar, Mahkamah Kehormatan DPR berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga keabsahan lembaga legislatif. Keberhasilan dalam menjalankan tugas ini sangat bergantung pada komitmen anggota DPR untuk menghormati kode etik dan mendengarkan aspirasi rakyat yang wakilnya. Jika tidak, DPR berisiko mengancam reputasinya sendiri di mata masyarakat

Meskipun Mahkamah Kehormatan diharapkan dapat berfungsi secara efektif, tetapi tantangan besar tetap ada. Banyak masyarakat yang skeptis terhadap kemampuan Mahkamah Kehormatan untuk bertindak secara independen, mengingat adanya potensi konflik kepentingan di antara anggota dewan.

Oleh karena itu, ada desakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses penegakan kode etik.