Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil merespons serangan elite PBNU terhadap PKB yang dinilai ahistoris. Menurut Gus Jazil, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tidak paham konstitusi dan tidak paham tata kelola organisasi karena PKB dan PBNU merupakan dua organisasi yang beda kamar.

"PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda. Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," ujar Gus Jazil di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Gus Jazil membantah jika PKB menjadi partai ahistoris. PKB, kata dia, dari awal, menyadari hubungan historis antara PKB dan NU. PKB, kata dia, juga tidak pernah mempermasalahkan jika posisi PBNU berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB.

"Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya, Gus Ipul itu sering menggembosi PKB," tandas Gus Jazil.

PKB, kata Gus Jazil juga menyayangkan sikap Gus Yahya, Gus Ipul dan sejumlah elite PBNU yang tidak menunjukkan etika keulamaan. Alasannya, mereka ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya.

"Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa, didasari keulamaan, ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak," tandas dia.

Gus Jazil mengatakan, PBNU seharusnya fokus mengurusi umat, masjid, madrasah, dan membangun komunikasi dengan PKB yang merupakan alat perjuangan politik yang lahir dari rahim PBNU. Menurut dia, PKB merupakan satu-satunya partai yang berbasis ahlu sunnah wal jamaah yang terbesar di parlemen.

"PKB hari ini sedang solid-solidnya. Seluruh jajaran akan menolak siapapun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambilalihan menghilangkan kedaulatan partai," pungkas Gus Jazil.