FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritisi langkah pemerintah yang menawarkan konsesi tambang kepada berbagai organisasi masyarakat (ormas) besar di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mulyanto mempertanyakan motivasi di balik fenomena ini dan menyoroti potensi implikasinya terhadap tugas utama ormas dalam mengurus umat.

"Setelah NU dan Muhammadiyah, MUI pun pengen," ujar Mulyanto dalam keterangannya di aplikasi X @pakmul63 (29/7/2024).

Mulyanto menilai, langkah pemerintah ini bisa memicu pergeseran fokus ormas dari tugas utamanya dalam mengurus kepentingan umat menjadi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi.

Hal ini, menurutnya, bisa berdampak negatif terhadap peran dan fungsi ormas dalam masyarakat.

Isu ini muncul setelah pemerintah menawarkan konsesi tambang kepada NU dan Muhammadiyah sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi umat.

Baru-baru ini, MUI juga menyatakan minatnya untuk mendapatkan konsesi serupa.

"Fenomena apa ini? Bosen ngurus ummat?," tandasnya.

Mulyanto menekankan pentingnya menjaga independensi ormas dari kepentingan ekonomi yang bisa merusak integritas dan misi sosial mereka.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji kemungkinan untuk turut serta dalam pengelolaan usaha tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

Ketua MUI, Anwar Iskandar, mengungkapkan hal ini kepada media pada pertemuan di Jakarta, Kamis (25/7/2024) lalu.

Meskipun demikian, MUI tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan karena organisasi ini merupakan konfederasi yang terdiri dari berbagai ormas keagamaan Islam.