Bertemu Jokowi di Istana IKN, Para Pengusaha Minta Izin Investasi di IKN Dipermudah Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara ( IKN ), Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (30/7/2024). Dalam pertemuan itu, para pengusaha menyampaikan keluhan soal sulitnya memperoleh izin usaha di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Kadin Provinsi Kaltim, Dayang Donna Faroek mengatakan, peluang investasi di IKN banyak. Hanya saja, para pengusaha masih menanti kesempatan yang diberikan pemerintah. "Saat ini kita enggak bisa menghitung (peluang investasi) secara luas, tapi peluang itu sebenarnya banyak. Tinggal gimana kita diberi kesempatan," ujar Donna sebagimana dilansir keterangan resmi pada Selasa. "Contohnya dalam perizinan. Kemarin saya sudah bicara dengan Deputi, kami kemarin urus perizinan di Balikpapan butuh berbulan-bulan. Saya harap untuk perizinan di sini (IKN) dimudahkan karena banyak teman dari HIPMI dan Kadin ingin diberikan peluang usaha, buka kafe, rumah makan dan lain-lain," jelasnya. Donna menjelaskan, ke depannya IKN akan kedatangan banyak aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan yang pindah untuk bekerja di Nusantara. Sehingga, ia menilai nantinya ketersediaan pangan tidak cukup jika hanya bergantung di kawasan Sepaku saja. "Harus ada keroyokan yang harus dipikirkan. Kita enggak bisa terpaku pada pemenuhan yang bahan jadi, tapi bahan bakunya juga harus dipikirkan untuk keberlanjutan," jelasnya. Selain itu, Donna juga menyoroti masih kurangnya keterlibatan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di Kaltim. Hal itu terlihat dari pemenuhan pangan yang masih banyak harus impor dari Jawa dan Sulawesi. Padahal saat ini di IKN sudah ada 23 ribu pekerja yang nantinya akan ditambah dengan ASN, TNI dan Polri. "Ini harus kita pikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka. Kebetulan, kami dari Kadin sudah ada komunikasi dengan Otorita IKN dan beberapa deputi, kami menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti," ungkap Donna. "Menurut data BPS ada sekitar 13 ribu hektare yang saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah. Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti," paparnya. Donna mengakui bahwa penyediaan pangan di IKN merupakan sebuah kerja sama yang nantinya perlu didukung banyak pihak. Antara lain oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah kabupaten serta masyarakat. "Sebenarnya (masyarakat).mereka menunggu yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari pemprov dan pemkab memang belum maksimal membantu para petani yang ada di Babulu Laut di Penajam Paser Utara," ungkap Donna. "Dari teman-teman Hipmi menyampaikan sudah banyak yang dilibatkan, dari Kadin juga udah menjadi salah satu subcon. Tapi harapan kami bisa jadi pemain utama," tambahnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.