FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).

Hal ini sebagaimana telah disepakati dalam rapat pleno yang dilangsung beberapa waktu lalu di Jakarta.

Namun, menurut Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung keputusan ini belum bersifat final lantaran pihaknya belum mengetahui konsesi izin usaha tambang mana yang akan diberikan untuk Muhammadiyah.

"Pada kesimpulan PP Muhammadiyah memberi isyarat sebagaimana Buya Anwar sampaikan kemarin untuk menerima. Tapi, Muhammadiyah sendiri belum ada kepastian luas berapa di mana tempatnya dan kapasitas atau isi dari tambang itu berapa," kata Azrul Tanjung saat dihubungi JawaPos.com (grup FAJAR) melalui sambungan telepon, Kamis (25/7/2024).

Dia memastikan, jika pemerintah sudah memutuskan akan memberikan konsensi izin tambang mana yang akan diberikan untuk Muhammadiyah, maka dengan segera pihaknya akan kembali melakukan kajian terkait beberapa aspek penting, meliputi dampak sosial dan lingkungan.

Azrul menilai, kedua aspek itu penting untuk dikaji lebih dalam. Pasalnya, pengelolaan tambang yang bakal diberikan oleh Pemerintah kepada sejumlah ormas untuk jangka waktu yang panjang.

Sehingga, kata Azrul, kajian dan keputusan Muhammadiyah untuk menerima tambang ini akan erat kaitannya pada persoalan manfaat dan mudharat atau bahayanya.

"Jadi aspek aspek yang tadi saya sebutkan tentu akan kita kaji. Khususnya sosial dan lingkungan. Kenapa? Muhammadiyah ini kan organisasi amar makruf nahi mungkar, jadi makrufnya kita lihat manfaatnya seberapa besar. Ada gak mudharat-nya, besar mana antara mudharat dan manfaat. Tentu kita akan timbang-timbang itu," jelasnya.